Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mematangkan pengembangan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan tiga titik baru yang akan dibangun secara permanen. Fokus saat ini diarahkan pada kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi sebelum proyek masuk tahap konstruksi fisik. Setelah tahap awal berjalan di fasilitas sementara, pemerintah kini bersiap membangun sekolah permanen di sejumlah lokasi baru.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan pembangunan tahap lanjutan mulai menunjukkan kemajuan. Untuk tahap kedua, satu lokasi permanen di kawasan Jalan Stadion Palaran, Kecamatan Palaran, Samarinda, telah memasuki proses kontrak.
“Lokasi di Palaran sudah masuk tahap kontrak. Itu sebelumnya juga menjadi bagian dari peletakan batu pertama Sekolah Rakyat yang dilakukan secara nasional,” ujar Andi, Kamis (15/1/2026).
Saat ini, pelaksanaan Sekolah Rakyat masih berlangsung di tiga lokasi sementara, yakni SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
Berdasarkan evaluasi kesiapan lahan, Pemprov Kaltim juga menetapkan tiga titik tambahan yang direncanakan dibangun secara permanen pada periode 2026-2027. Ketiga lokasi tersebut masing-masing berada di Bukit Biru, Kabupaten Kutai Kartanegara; kawasan Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara; serta wilayah Sekambing, Kota Bontang.
Menurut Andi, secara prinsip lahan di ketiga lokasi tersebut dinilai siap dimanfaatkan. Namun, masih diperlukan sejumlah penyesuaian teknis berskala kecil sebelum pembangunan fisik dapat dimulai.
Peninjauan lapangan juga telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Sarana Strategis Kaltim. Hasilnya, ketiga lokasi dinyatakan memenuhi kriteria awal dan diusulkan masuk tahap pembangunan berikutnya.
“Hasil peninjauan sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PUPR di Jakarta. Ketiganya direncanakan masuk tahap pembangunan fisik selanjutnya,” jelasnya.
Saat ini, proses masih menunggu penyelesaian dokumen pendukung, mulai dari status dan sertifikasi lahan, pernyataan bebas sengketa, hingga dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan kajian lalu lintas. Persyaratan tersebut wajib dipenuhi karena luas lahan di masing-masing lokasi melebihi lima hektare.
Andi menambahkan, penyusunan dokumen teknis akan dilanjutkan setelah desain teknis atau Detailed Engineering Design (DED) dari Kementerian PU diterbitkan.
Ia berharap seluruh persyaratan dapat dirampungkan sesuai jadwal agar kontrak pembangunan dapat dimulai pada 2026. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
“Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masuk desil 1 dan 2 dalam DTSEN. Pendidikan menjadi kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
