Samarinda, Klausa.co – Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan semata-mata untuk kepentingan provinsi yang dipimpin Gubernur Isran Noor tersebut. Melainkan, untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
“Kami sepakat IKN Nusantara bukan untuk kepentingan Kaltim saja, bukan kepentingan kawasan Kaltim saja. Tapi keberadannya milik bangsa secara keseluruhan,” ucap Gubernur Kaltim Isran Noor beberapa waktu lalu di Ballroom Hotel Mercure Samarinda.
Oleh karenanya, badan otorita IKN Nusantara lah yang mempunyai hak dalam pembangunannya. Orang Kaltim tidak boleh menjadi prioritas jika tidak memiliki kapasitas dalam pembangunan tersebut.
“Dalam pembanguanannya sudah jelas dilakukan oleh Otorita IKN Nusantara. Sedangkan untuk keterlibatan daerah dalam pembangunannya, kami jelaskan berkali-kali bahwa orang Kaltim tidak boleh mendapatkan sebuah prioritas jika tidak memiliki kapasitas,” jelasnya dalam Dialog Nasional Expose Pembangunan Hijau Kaltim.
Akan tetapi tegas Isran Noor, jika sumber daya manusia (SDM) Kaltim mumpuni dan punya kapasitas. Maka, mereka diperbolehkan untuk ikut terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara.
“Orang daerah boleh ikut terlibat tapi harus diiringi dengan kapasitasnya. Kalau nggak punya tidak boleh, karena itu proyek luar biasa harus disesuaikan dengan kapasitas,” terangnya dalam kegiatan yang bertema ‘Mendukung Pembangunan Smart Forest City IKN Nusantara’.
Senada dengan Isran Noor, Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menjelaskan bahwa dalam pembangunan IKN Nusantara juga harus melihat kemampuan dari SDM di Benua Etam.
“Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah tenaga kerja kita yang nganggur semuanya mau kerja di dalam pembangunan IKN. Kan belum tentu juga mereka mau,” ujarnya.
“Kerja bangun rumah masyarakat saja masih harus didatangkan dari jawa, karena cari tenaga kerja tukang di sini agak sulit. Makanya saya katakan tidak semua pengangguran atau pekerja kita mau dikerjakan di sektor itu,” sambungnya.
Akan tetapi, Samsun memberikan apresiasi atas niatan baik Pemerintah Pusat. Sebab, dari 200 ribu tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan IKN Nusantara, pemerintah melibatkan pekerja lokal sebesar 30 persen.
“Itu sudah sangat luar biasa, maka ayo kita libatkan semaksimal mungkin tenaga kerja lokal yang mau. Karena kalau tidak mau, kita tidak bisa dipaksakan juga. Ini bukan zaman belanda yang kerja rodi atau zaman jepang yang romusa, tidak semua mau kerja di sana jadi tukang,” tegasnya.
(APR/ADV/Diskominfo Kaltim)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
