Samarinda, Kluasa.co – Kinerja anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali disorot. Hingga menjelang tutup tahun 2025, serapan belanja organisasi perangkat daerah (OPD) belum menembus 70 persen, sementara pendapatan asli daerah (PAD) baru bergerak di kisaran 60 persen. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran soal kesiapan daerah memasuki tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai capaian tersebut menjadi tanda agar pemerintah daerah segera memperbaiki manajemen anggaran. Ia menegaskan, pengawasan DPRD akan diperketat pada pelaksanaan APBD 2026.
“Belanja OPD, serapan, semuanya harus dipastikan berjalan baik. Hari ini saja serapannya belum sampai 70 persen, PAD juga masih di angka 60-an,” kata Ananda, Sabtu (6/12/2025).
Meski evaluasi sementara belum menggembirakan, Ananda melihat OPD masih memiliki ruang untuk mengejar realisasi hingga akhir tahun anggaran. Namun ia mengingatkan agar pola keterlambatan ini tidak terus berulang.
“Masih ada waktu untuk mengejar realisasi, tapi ini harus jadi pembelajaran untuk Kaltim ke depan, baik terkait PAD maupun penyerapan anggaran,” ujarnya.
Ananda juga menilai mekanisme transfer dana pusat dan pola penghimpunan PAD kerap membuat eksekusi program berjalan lambat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih cermat menyesuaikan prosedur, waktu pencairan, dan pelaksanaan program.
“Anggaran kita masuk melalui transfer pusat, sementara PAD punya ritme tersendiri. Semua itu harus diselaraskan agar bisa lebih optimal,” tambahnya.
Dewan sendiri, lanjut Ananda, ingin memastikan agar pelaksanaan APBD 2026 berlangsung lebih disiplin dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa agenda pembangunan tidak boleh lagi berjalan lambat di awal tahun.
“Selanjutnya tidak boleh lagi dibiarkan apa adanya. Mulai awal tahun harus langsung bergerak dengan tepat,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
