Samarinda, Klausa.co – Kekhawatiran mulai merebak di sejumlah sekolah di Samarinda menjelang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih disambut antusias, sebagian pihak justru memilih menolak sejak dini. Alasannya, mereka belum yakin soal keamanan dan tata kelola makanan yang akan disajikan untuk anak-anak.
Program nasional yang digagas Presiden itu menuai perdebatan di tingkat daerah. Para orang tua dan pihak sekolah masih ragu terhadap mekanisme distribusi dan pengawasan makanan, terutama terkait potensi kesalahan dalam penyediaan konsumsi bagi siswa.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi, meminta pemerintah daerah tidak serta-merta menolak program tersebut. Ia menegaskan, MBG merupakan kebijakan nasional yang wajib dijalankan oleh seluruh daerah.
“Program MBG ini adalah program pemerintah pusat, jadi wajib dijalankan oleh daerah. Tapi kami juga memahami keresahan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya perlu dievaluasi supaya tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat,” kata Darlis, Rabu (15/10/2025).
Menurut Darlis, secara substansi program ini membawa manfaat besar untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah, terutama dari keluarga menengah ke bawah. Namun ia menilai, keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada pengawasan dan tata kelola di lapangan.
“Pemerintah perlu memastikan tata kelola program ini benar-benar baik, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga pengawasan di sekolah,” tegasnya.
Darlis juga menilai pentingnya sosialisasi yang menyeluruh agar masyarakat memahami maksud dan tujuan program tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan publik dengan menjamin kualitas makanan dan transparansi proses distribusi.
“Cara meyakinkan orang tua murid adalah dengan memperbaiki seluruh prosesnya. Jangan sampai muncul persepsi bahwa makanan itu bisa membahayakan,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
