Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan proyek jalan tepi air atau waterfront road di Samarinda dan Balikpapan. Rencana ini diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di dua kota utama, sekaligus memperkuat konektivitas kawasan penyangga seiring mulai beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut, kebutuhan anggaran proyek tersebut tergolong besar dengan estimasi total mencapai Rp7 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp2 triliun direncanakan untuk pembangunan waterfront road di Samarinda, sementara Balikpapan membutuhkan anggaran lebih besar, sekitar Rp5 triliun.
“Ini masih dalam tahap perencanaan. Perkiraan sementara, Samarinda sekitar Rp2 triliun dan Balikpapan kurang lebih Rp5 triliun,” ujar Rudy, pada Sabtu (10/1/2026).
Rudy menilai, pembangunan jalan tepi air menjadi langkah antisipatif menghadapi lonjakan mobilitas orang dan barang setelah IKN beroperasi penuh. Ia berharap keberadaan jalur alternatif ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama pada jam sibuk berangkat dan pulang kerja, jam sekolah, serta akhir pekan dan hari libur.
“Kita ingin menyiapkan infrastruktur dari sekarang. Saat IKN berjalan, Samarinda dan Balikpapan tidak semakin terbebani kemacetan,” katanya.
Di Samarinda, jalur waterfront road direncanakan membentang dari kawasan Jembatan Mahkota II hingga Selili. Rute ini dinilai strategis karena dapat menjadi jalur alternatif untuk menekan kepadatan kendaraan di sekitar Jembatan I dan kawasan Sungai Dama yang selama ini kerap padat.
Sementara di Balikpapan, jalur serupa dirancang menghubungkan area sekitar Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan hingga kawasan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), tepat di depan Markas Kodam VI/Mulawarman. Kehadiran jalur ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, salah satu ruas utama kota.
Terkait pembiayaan, Rudy menyebut proyek ini diharapkan dapat ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, khususnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia menegaskan seluruh rencana masih menunggu hasil studi kelayakan.
“Semua masih dalam perencanaan. Harapannya PAD Kaltim terus meningkat, sehingga pembangunan waterfront road bisa direalisasikan dan APBD kita sanggup menanggungnya,” ujarnya. (Din/Fch/Klausa)
