Samarinda, Klausa.co – Rentetan insiden kapal tongkang yang menghantam Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) dalam dua bulan terakhir memicu reaksi keras dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Tata kelola alur Sungai Mahakam yang semrawut dituding menjadi biang kerok rusaknya infrastruktur vital tersebut.
Tercatat, sejak Desember 2025 hingga Januari 2026, Jembatan Mahulu sudah tiga kali mengalami benturan pada bagian pilar dan fender pelindung. Insiden terbaru dipicu oleh putusnya tali tambat kapal di lokasi yang diduga kuat tidak mengantongi izin resmi alias ilegal.
Rekomendasi Sterilisasi Alur
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa pembersihan alur sungai sudah tidak bisa ditawar lagi. Menurutnya, keberadaan tambatan ilegal dan sebaran buoy (pelampung tambat) yang tidak teratur telah mempersempit ruang gerak pelayaran.
”Soal dugaan adanya tambatan-tambatan ilegal, itu sudah clear. Kami di DPRD sudah merekomendasikan agar lokasi-lokasi tersebut dibersihkan dan disterilkan karena jelas menghambat lalu lintas sungai,” tegas Sabaruddin.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, keberadaan titik tambat tak berizin tersebut merupakan keluhan utama para pengguna jasa transportasi sungai yang merasa ruang gerak mereka semakin terbatas dan berisiko.
Tak hanya soal penertiban, Sabaruddin juga menuntut tanggung jawab penuh dari pihak perusahaan pemilik kapal. Dia mendukung langkah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan aset negara.
”Pihak perusahaan harus bertanggung jawab atas kerusakan infrastruktur jembatan. Tidak boleh ada pembiaran,” imbuhnya.
Komisi II DPRD Kaltim meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawas lebih bertaring dalam melakukan pengawasan di lapangan. Sabaruddin menilai, penanganan persoalan Mahakam selama ini terkesan parsial sehingga kejadian serupa terus berulang.
”Harus ada sikap dan ketegasan bersama dari seluruh stakeholder. Jika tidak ada tindakan nyata terhadap buoy dan tambatan ilegal, keamanan infrastruktur strategis kita akan terus terancam,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
