Samarinda, Klausa.co – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul), Purwadi, menilai arah pembangunan di Bumi Etam selama puluhan tahun tidak banyak memberi manfaat nyata bagi warga. Menurutnya, kebijakan daerah masih lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal besar ketimbang kesejahteraan masyarakat.
“Dari kayu ke batu bara, kita terjebak dalam ekonomi ekstraktif. Yang diwariskan justru banjir, udara kotor, dan lubang tambang,” kata Purwadi saat diwawancarai, Senin (11/8/2025).
Ia mengkritik kebanggaan sebagian pejabat terhadap besarnya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan. Bagi Purwadi, DBH bukan solusi, karena nilainya tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditinggalkan.
“DBH itu ibarat gula-gula. Manis sebentar, tapi meninggalkan kerusakan yang lama,” ujarnya.
Purwadi juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Ada BUMD yang labanya hanya Rp6 juta, namun gaji direksinya mencapai Rp40 juta per bulan.
“Logikanya di mana? Keuntungan kecil, tapi beban gaji besar,” katanya.
Ia menekankan pentingnya transparansi pengelolaan APBD yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Menurutnya, masyarakat berhak tahu ke mana dana publik dialokasikan.
Tanpa perubahan arah kebijakan menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, Purwadi menilai Kaltim hanya akan memperdalam jurang ketimpangan.
“Kalau rakyat tidak merasakan hasilnya, pembangunan itu cuma jadi slogan kosong,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
