Jakarta, Klausa.co – Polri menegaskan sikap netralnya dalam setiap kontestasi Pemilu 2024. Hal ini sejalan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat telegram Kapolri yang mengatur netralitas Polri dalam kehidupan politik.
“Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Ramadhan menjelaskan bahwa netralitas Polri diperkuat lagi dengan Lembar Penerangan Kesatuan tentang Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024 dan Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi.
“Bila terdapat anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ramadhan menambahkan bahwa Polri intensif melakukan sosialisasi kepada personel melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk menghindari sikap tidak netral, seperti cara berfoto agar tidak menampilkan pose yang menunjukkan simbol-simbol peserta pemilu.
“Polri bertanggung jawab untuk memberikan jaminan pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat,” ujarnya.
Netralitas Polri menjadi isu penting menjelang Pemilu 2024, yang diprediksi akan menjadi salah satu pemilu terbesar dan terkompetitif di dunia. Pemilu 2024 akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD di seluruh Indonesia.
Polri berharap dapat menjaga kepercayaan publik dan menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dalam mengamankan pemilu. Polri juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. (Mar/Bob/Klausa)
