Klausa.co

Swipe untuk membaca artikel

Search

Penyerapan Anggaran Samarinda Terhambat, Joha Fajal: Jangan Tunda Pekerjaan Hingga Akhir Tahun!

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal (Foto: Yah/Klausa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal, angkat bicara terkait lambatnya penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kota Samarinda. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Jumat (21/6/2024), Joha menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran untuk memaksimalkan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami ingin tahu sejauh mana OPD telah menyerap anggaran yang dialokasikan di APBD 2024,” ujar Joha.

Dia menyebut, jangan sampai menunda pekerjaan hingga akhir tahun. Hal ini penting untuk mengejar target pembangunan dan memastikan program berjalan optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi, penyerapan anggaran fisik di beberapa OPD telah mencapai lebih dari 40 persen. Namun, Joha menyoroti lambatnya realisasi anggaran untuk kegiatan non-fisik, yang masih berkisar di angka 28 persen.

Baca Juga:  Jalan Nusyirwan Ismail Kembali Dibuka, Warga Berharap Ganti Rugi Lahan Cair Sebelum Desember 2023
Advertisements

“Penyerapan anggaran non-fisik masih sangat rendah. Kami harapkan di triwulan ketiga ini minimal sudah mencapai 50 persen,” tegasnya.

Lebih lanjut, Joha mengingatkan agar OPD yang ingin mengajukan penambahan anggaran di APBD Perubahan 2024 harus memiliki alasan yang jelas dan didukung dengan realisasi anggaran yang baik di APBD Murni.

“Jika penyerapan APBD Murni saja masih rendah, tentu akan sulit untuk mendapatkan persetujuan penambahan anggaran,” imbuhnya.

Selain isu anggaran, Joha juga menyoroti permasalahan perizinan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia mencontohkan kasus lambatnya penerbitan izin baliho, di mana pemohon telah membayar pajak namun izin belum kunjung keluar.

Baca Juga:  Raperda Sekolah Aman Bencana, Upaya Samarinda Lindungi Anak-Anak dari Bencana
Advertisements

“Izin harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pajak dibayarkan. Jangan sampai masyarakat membayar dulu baru menunggu izin keluar,” tegas Joha.

Menurutnya, kendala utama dalam proses perizinan terletak pada koordinasi antar OPD terkait, khususnya dalam pembahasan AMDAL dan PBB. Ia mendorong agar komunikasi lintas OPD dapat diperkuat untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

“Harapannya, dengan evaluasi dan masukan ini, OPD dapat bekerja lebih maksimal dalam menyerap anggaran dan menyelesaikan program-program yang telah direncanakan, serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,” pungkas Joha. (Yah/Fch/Klausa)

Baca Juga:  Sugiyono: Santri, Perekat Masyarakat, Berperan Penting dalam Pembangunan Bangsa

Bagikan

prolog dan benuanta

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co

Sertifikat SMSI Klausa.co