Samarinda, Klausa.co – Aksi ribuan massa Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) di depan Gedung DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025), memanas saat Ketua DPRD
Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama sejumlah anggota dewan menemui pengunjuk rasa.
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, didampingi anggota DPRD Kaltim lainnya seperti Sarkowi V Zahry, Apansyah, Subandi, dan Abdul Giaz. Mereka naik ke atas mobil komando untuk berdialog dengan massa aksi. Namun, kehadiran mereka justru disambut sorakan dan desakan agar 11 tuntutan yang dibawa Aliansi Mahakam segera ditindaklanjuti.
“Kami lagi mendiskusikan agar menulis apa yang disampaikan ke dewan dan akan ditandatangani bersama,” ujar Hamas.
Ia menambahkan, selain DPRD, pihak eksekutif dan yudikatif juga diharapkan menyatakan sikap, yakni Gubernur Kaltim dan Kapolda.
Meski sudah menyatakan siap mengkaji tuntutan, massa tetap mendesak agar pembahasan dilakukan saat itu juga di lokasi aksi.
“Bohong. Bahas dengan kami di sini, jangan masuk. Kami ingin itu dibahas sekarang!” teriak salah satu orator yang kemudian disambut riuh sorakan peserta aksi.
Hasanuddin berupaya menenangkan situasi dengan menegaskan komitmen DPRD untuk meneruskan aspirasi rakyat ke pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami akan sampaikan, tenang. Aspirasi kalian akan kami terima dengan baik. Apalagi disampaikan dengan damai,” pungkas Hamas.
Namun, pertemuan itu tak menghasilkan kesepakatan. Presiden BEM KM Unmul, M. Ilham Maulana, menilai jawaban yang diberikan Hamas terlalu normatif dan belum menyentuh substansi tuntutan.
“Hanya saja sangat kami sayangkan, responnya sangat normatif sebagai pimpinan legislatif. Jawaban itu tidak bisa menyelesaikan termasuk 11 tuntutan kami ini,” ujar Ilham.
Ia menyebut, ketidakpuasan massa muncul lantaran jawaban Hamas hanya sebatas janji meneruskan aspirasi ke pusat, tanpa langkah konkret.
“Kami trauma dengan jawaban normatif seperti itu. Aksi-aksi sebelumnya pun tidak ada respon lebih lanjut,” tandasnya. (Din//Fch/Klausa)
