Samarinda, Klausa.co – Pemungutan Suara Ulang (PSU) digelar di TPS 001 Kelurahan Bugis, Samarinda, pada Senin (2/12/2024) sebagai respons atas kesalahan administrasi yang terjadi dalam Pilkada 27 November 2024.
Kesalahan tersebut melibatkan empat pemilih pindahan dari Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Paser. Seharusnya, mereka hanya menerima surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Namun, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) justru memberikan tambahan surat suara untuk Pemilihan Wali Kota Samarinda.
“Pemilih pindahan seharusnya hanya mendapatkan surat suara Pemilihan Gubernur. Namun, KPPS memberikan dua surat suara, termasuk untuk Wali Kota,” jelas Komisioner KPU Samarinda, Arif Rakhman.
Kasus ini terungkap melalui laporan pengawas TPS yang diterima Bawaslu Samarinda. Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu merekomendasikan PSU, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
KPU Samarinda memutuskan untuk menggelar PSU karena pelanggaran administrasi ini dinilai berpotensi memengaruhi hasil pemilu. Logistik PSU disiapkan sesuai prosedur, dengan penanda khusus pada surat suara untuk membedakan dari pemungutan sebelumnya. Warga sekitar juga telah diberi pemberitahuan terkait jadwal dan tata cara pelaksanaan PSU.
“Dampak PSU terhadap partisipasi masyarakat masih perlu dilihat. Kami belum bisa memastikan apakah tingkat partisipasi akan meningkat atau menurun,” kata Arif.
PSU di TPS 001 ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil Pilkada. (Yah/Fch/Klausa)
