Balikpapan, Klausa.co – Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kesungguhan dalam menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah di Balikpapan, Rabu, 13 November 2024. Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh kunci, termasuk Pjs Bupati Kutai Timur, M Agus Hari Kesuma.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran Pilkada. “Kami rutin menggelar rapat koordinasi Desk Pilkada setiap Senin. Semua informasi terbaru, termasuk persoalan logistik, dibahas untuk memastikan kesiapan maksimal,” ujarnya.
Sri mengungkapkan, persiapan Pilkada di Kaltim sudah mencapai tahap optimal, meski distribusi logistik masih menjadi pekerjaan rumah di beberapa daerah. Ia menekankan pentingnya pengawalan logistik hingga ke pelosok.
“Distribusi logistik harus tuntas sebelum 27 November. Pemerintah daerah akan memastikan semua berjalan sesuai rencana,” katanya.
Kabupaten Mahakam Ulu menjadi salah satu daerah yang telah menyelesaikan distribusi logistik. Namun, daerah lain masih membutuhkan perhatian lebih. Rakor ini, lanjut Sri, menjadi forum penting untuk membahas strategi percepatan.
Komitmen memastikan Pilkada berjalan lancar tak hanya datang dari Pemprov Kaltim. DPRD Kaltim, TNI, Polri, hingga Kejaksaan turut mengambil peran strategis. DPRD, misalnya, fokus pada peningkatan partisipasi pemilih. Sementara itu, TNI dan Polri menggarap aspek keamanan selama proses Pilkada berlangsung. Di sisi lain, Kejaksaan mengawal agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
Plh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, menyatakan bahwa Rakor bertujuan menyamakan persepsi antar-pemangku kepentingan.
“Koordinasi yang solid menjadi kunci Pilkada damai. Kami ingin memastikan setiap pihak bergerak dalam satu arah,” tegasnya.
Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi isu krusial yang terus digemakan dalam Rakor. Sri Wahyuni menekankan bahwa ASN harus menjadi panutan dalam menjaga integritas demokrasi.
“Netralitas ASN bukan berarti mereka kehilangan hak pilih. Tapi, mereka tidak boleh menggunakan posisi mereka untuk memengaruhi proses,” ujarnya.
Ia berharap pesan ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh ASN di Kaltim, agar tak ada konflik kepentingan yang mencederai demokrasi. Sosialisasi terkait pentingnya netralitas juga terus digencarkan hingga tingkat kabupaten dan kota.
Rakor tersebut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Mereka sepakat bahwa sinergi antar-institusi menjadi kunci dalam menyukseskan Pilkada serentak.
Sri Wahyuni optimistis Pilkada di Kaltim akan menjadi model pelaksanaan demokrasi yang tertib dan aman.
“Koordinasi yang kami bangun tidak hanya untuk memastikan Pilkada di Kaltim berjalan sukses, tapi juga menjaga marwah demokrasi Indonesia,” tuturnya. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Kutim)
