Samarinda, Klausa.co – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperluas akses layanan digital hingga ke wilayah pedesaan menunjukkan hasil signifikan. Sepanjang 2025, program penyediaan internet gratis tak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim mencatat, hingga akhir 2025 sebanyak 802 desa di tujuh kabupaten telah terhubung jaringan internet. Capaian tersebut melampaui target awal program yang hanya menyasar 716 desa.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut realisasi tersebut setara dengan 112 persen dari target perencanaan. Dari total 841 desa yang masuk dalam peta program, masih tersisa 39 desa yang belum dapat dijangkau layanan internet.
“Secara umum, target program sudah terlampaui. Ini menunjukkan pelaksanaan di lapangan berjalan cukup baik,” ujar Faisal, Kamis (15/1/2026).
Program internet gratis desa ini ditopang anggaran sebesar Rp9,2 miliar. Hingga tutup tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp8,8 miliar atau sekitar 95,56 persen dari total pagu yang tersedia.
Namun demikian, Faisal mengakui masih terdapat persoalan mendasar yang belum teratasi sepenuhnya, terutama soal ketersediaan listrik. Berdasarkan data Diskominfo, hingga kini terdapat 125 desa di Kaltim yang belum menikmati aliran listrik permanen.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada operasional jaringan internet. Di sejumlah wilayah, perangkat internet tetap dipasang, tetapi harus mengandalkan genset atau sumber energi alternatif lainnya.
“Kami tetap berupaya menghadirkan layanan, tetapi operasionalnya sangat bergantung pada listrik. Kalau genset tidak menyala, jaringan internet otomatis ikut berhenti,” jelasnya.
Memasuki 2026, kelanjutan program masih menunggu kepastian anggaran, seiring adanya kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Situasi ini membuat Diskominfo Kaltim harus lebih selektif dalam menentukan lokasi pengembangan layanan.
Faisal menyebut beberapa daerah yang menjadi prioritas pengembangan ke depan meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas, kami harus benar-benar memetakan wilayah yang paling membutuhkan. Arahan pimpinan jelas, program disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
