Samarinda, Klausa.co – Pendapatan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi merosot tajam pada 2026. Rancangan APBD yang sebelumnya berada di angka Rp21,35 triliun kini terkoreksi menjadi sekitar Rp15,15 triliun. Di tengah penurunan drastis ini, Fraksi Gerindra DPRD Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bergerak cepat menutup celah pendapatan dan memperkuat fondasi fiskal.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda APBD 2026, juru bicara Fraksi Gerindra, Abdul Rakhman Bolong, memaparkan bahwa target pendapatan daerah tahun depan hanya mencapai Rp14,252 triliun. Dari angka tersebut, PAD ditetapkan Rp10,735 triliun yang bersumber dari pajak daerah Rp9,67 triliun, retribusi daerah Rp1,2 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp432,266 miliar, serta lain-lain PAD sah sebesar Rp127,393 miliar.
“Pendapatan daerah pada 2026 mengalami perubahan dari sebelumnya Rp19,14 triliun menjadi Rp14,25 triliun, artinya ada pengurangan Rp4,89 triliun,” kata Rakhman, Sabtu malam (29/11/2025).
Gerindra menilai penurunan pendapatan ini harus dijawab dengan strategi yang lebih agresif. Salah satu sektor yang disorot adalah aset daerah yang selama ini dikelola pihak ketiga. Banyak skema kerja sama dinilai tidak menghasilkan kontribusi optimal, bahkan berpotensi menghilangkan peluang pendapatan bagi pemerintah daerah.
“Pemerintah perlu segera mencari solusi untuk memutuskan apakah kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak memberikan manfaat bagi pendapatan daerah dapat segera dihentikan,” tegasnya.
Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya inovasi dalam layanan pembayaran pajak. Sistem pembayaran daring, peningkatan kenyamanan layanan, hingga insentif bagi wajib pajak disebut sebagai langkah penting untuk memperkuat PAD. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi BBM industri oleh inspektorat juga menjadi sorotan.
Rakhman menambahkan, penurunan APBD menjadi Rp15,15 triliun harus diimbangi dengan pengelolaan belanja daerah yang efisien tanpa mengorbankan program prioritas. Gerindra menegaskan agar layanan dasar untuk masyarakat tetap dijaga.
“Program seperti gratispol dan jospol yang mencakup layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar harus tetap dipertahankan meski terjadi pemangkasan TKD (Transfer ke Daera),” ujarnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
