Samarinda, Klausa.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) kembali menggelar evaluasi tahunan, sebuah upaya memperkuat peran legislatif demi merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Evaluasi ini dilakukan melalui tiga Kelompok Kerja (Pokja) yang secara khusus mengulas aspek internal dan eksternal DPRD, dengan fokus meningkatkan kinerja dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan.
Pokja Tata Tertib menjadi sorotan utama dalam evaluasi ini. Pokja tersebut bertugas menyelaraskan aturan internal lembaga dengan dinamika sosial dan politik yang berubah cepat. Langkah ini dinilai penting agar DPRD tetap punya landasan kuat dalam menjalankan fungsi sebagai representasi rakyat di tengah masyarakat yang kian dinamis.
“Pembaruan tata tertib ini langkah strategis agar DPRD bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kami ingin memastikan aturan yang ada tetap relevan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.
Dengan aturan yang diperbarui, ia yakin kinerja DPRD bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, Pokja Internal menyoroti pentingnya sinergi antaranggota DPRD. Perbaikan koordinasi antaranggota diharapkan mampu mendorong fokus setiap anggota dalam menjalankan tugas legislatifnya. Pokja ini menargetkan terciptanya kolaborasi yang solid sehingga keputusan yang diambil bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan.
“Sinergi internal adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas DPRD dalam menyelesaikan berbagai agenda legislatif,” ujar Ekti.
Ia menekankan bahwa kolaborasi yang baik akan memperkuat kinerja lembaga legislatif secara keseluruhan. Di sisi lain, Pokja Eksternal lebih mengedepankan penguatan hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal lainnya, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga eksekutif. Dengan membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih kuat, DPRD Kaltim berharap bisa menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah mencerminkan aspirasi masyarakat yang kami wakili,” ujar Ekti.
Evaluasi tahunan ini diharapkan menjadi pijakan DPRD Kaltim untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat peran legislatif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. (Yah/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
