Samarinda, Klausa.co – Ketertinggalan infrastruktur di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Dua wilayah di hulu Kaltim itu dinilai masih belum tersentuh pembangunan secara memadai, terutama pada sektor yang menjadi kewenangan provinsi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut prioritas pembangunan tahun ini diarahkan untuk menambal ketimpangan yang terjadi menahun. Dia menegaskan, banyak ruas jalan, jembatan, hingga fasilitas publik di Kubar dan Mahulu yang belum digarap optimal.
“Fokus kita memang pada wilayah yang menjadi kewenangan provinsi tetapi sebelumnya belum terurus maksimal, khususnya di Kubar dan Mahulu,” kata Salehuddin, pada Rabu (10/12/2025).
Menurutnya, persoalan di lapangan tak sepenuhnya berada di tangan provinsi. Sebagian kerusakan infrastruktur berada dalam lingkup kabupaten maupun pemerintah pusat. Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan agar pembangunan tidak berjalan tumpang tindih.
“Kewenangan ini memang terbagi. Tetapi provinsi tetap memiliki titik prioritas yang harus dikejar,” ujarnya.
Salehuddin juga menyinggung soal kondisi fiskal yang tak sepenuhnya longgar. Meski anggaran provinsi terbatas, DPRD berkomitmen memastikan alokasinya tetap diarahkan pada kebutuhan paling mendesak.
“Kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran, tapi fokus tidak berubah. Pengawasan DPRD sangat penting agar pembangunan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
