Samarinda, Klausa.co – Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan pada 2023 dengan skor 78,2, menempatkan provinsi ini pada peringkat ketiga nasional. Namun, di balik pencapaian tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menekankan perlunya transparansi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti adanya ketimpangan IPM antarwilayah, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu yang mencatat angka 69,59, jauh tertinggal dari Kota Samarinda dengan IPM 82,32.
“Angka IPM tinggi di provinsi seharusnya merefleksikan kondisi seluruh wilayah, bukan hanya kota-kota besar,” tegas Hasanuddin.
DPRD Kaltim juga mengkritisi ketimpangan ekonomi yang tampak dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim. Meski memiliki PDRB per kapita tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, Kaltim masih bergulat dengan angka kemiskinan sebesar 6,11 persen pada 2023, serta kemiskinan ekstrem yang mencapai 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan.
Hasanuddin menekankan perlunya kebijakan yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Ia menilai anggaran pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal.
“Dana yang dianggarkan harus sampai ke masyarakat, bukan hanya di kota-kota besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim menekankan pentingnya peran dalam mengawasi program pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meskipun kewenangan DPRD terbatas pada verifikasi awal dan rekapitulasi usulan program di SIPD, Hasanuddin berharap transparansi dalam pengelolaan SIPD dapat ditingkatkan agar DPRD tetap bisa memantau perkembangan program.
“Transparansi dalam SIPD sangat dibutuhkan, meskipun kami tidak memiliki hak verifikasi ulang, monitoring tetap diperlukan,” tegasnya.
Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029, Hasanuddin berharap pembangunan manusia menjadi prioritas utama. “Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat dan penurunan angka kemiskinan,” pungkasnya. (Yah/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
