Samarinda, Klausa.co – Sorotan publik terhadap anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) memantik klarifikasi. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji angkat bicara, mengakui penjelasan sebelumnya belum utuh, dan mencoba meluruskan persepsi yang terlanjur berkembang.
Melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2026) sore, Seno mengakui bahwa penjelasan sebelumnya kepada media belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan. Keterbatasan waktu, kata dia, membuat informasi yang disampaikan terasa sepotong-sepotong.
“Waktu dan ruang yang tersedia saat itu sangat terbatas, sehingga saya belum bisa menjelaskan secara lengkap,” ujarnya.
Dia memahami jika publik menilai jawaban sebelumnya kurang memadai, terutama di tengah sensitivitas penggunaan anggaran daerah. Seno juga mengakui diksi yang digunakan sebelumnya bisa menimbulkan kesan yang kurang tepat.
Karena itu, dia mencoba menjelaskan ulang, dengan lebih rinci dan terbuka. Seno menegaskan, anggaran untuk rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur sepenuhnya bersumber dari APBD Provinsi Kaltim, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.
Menurutnya, fasilitas tersebut bukanlah milik pribadi kepala daerah. Statusnya adalah aset negara yang digunakan untuk menunjang tugas pelayanan publik.
“Anggaran itu dipakai untuk rehabilitasi bangunan yang sudah berusia puluhan tahun, peningkatan sistem keamanan, ruang operasional, hingga perlengkapan kegiatan resmi,” jelasnya.
Politikus Gerindra itu memerinci, penggunaan anggaran Rp25 miliar lebih itu tidak terpusat pada satu proyek, melainkan tersebar dalam puluhan item belanja. Di antaranya rehabilitasi rumah jabatan, ruang kerja gubernur, ruang kerja wakil gubernur, hingga kebutuhan operasional harian. Tujuannya, kata Seno, agar fasilitas tersebut tetap layak dan fungsional, sehingga kepala daerah bisa bekerja optimal.
Di sisi lain, Seno juga menepis anggapan rumah jabatan hanya dinikmati pejabat. Seno mengklaim fasilitas tersebut juga dibuka untuk masyarakat dalam momen tertentu.
“Seperti saat Idulfitri kemarin, ribuan warga datang, silaturahmi, makan bersama. Itu menunjukkan rumah jabatan ini juga menjadi ruang publik,” katanya.
Wagub juga memaparkan mekanisme penganggaran yang disebutnya berjalan sesuai prosedur. Usulan kebutuhan berasal dari organisasi perangkat daerah, kemudian dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga disepakati bersama DPRD dalam pembahasan APBD. Seluruh proses, lanjutnya, diawasi dan diaudit sesuai aturan yang berlaku.
Di akhir penjelasannya, Seno menegaskan sikap terbuka terhadap kritik. Dia menyebut pengawasan publik penting agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
“Kami terbuka dengan masukan masyarakat. Supaya setiap rupiah dari APBD dipakai sebaik mungkin untuk kemajuan Kaltim,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
