Samarinda, Klausa.co – Kekhawatiran atas rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) membuat upaya penurunan stunting kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai pemerintah daerah perlu segera memperkuat jaringan kolaborasi. Terutama dengan melibatkan pihak ketiga, agar target penurunan stunting tidak terhambat.
Darlis menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian di tengah keterbatasan fiskal. Tanpa dukungan swasta dan tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas pendanaan, program penanganan stunting berisiko tersendat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda dan jajaran kecamatan. Insyaallah, kami berupaya menurunkannya hingga nol,” ucapnya, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, sektor swasta sebenarnya punya ruang kontribusi yang besar. Tingginya partisipasi di Samarinda menjadi contoh bahwa kolaborasi bisa berjalan efektif ketika ajakan dari pemerintah dilakukan secara intensif dan terarah.
“Contohnya cukup banyak. Ketika kami mengajak kolaborasi, partisipasinya tinggi,” kata Darlis.
Ia juga menilai rendahnya pelibatan pihak swasta di sejumlah daerah disebabkan komunikasi yang belum optimal. Karena itu, ia mendorong daerah lain meniru pola yang diterapkan Samarinda, termasuk memaksimalkan peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang tersedia di setiap kabupaten/kota.
Data DPPA Kaltim 2024 menunjukkan ketimpangan capaian antarwilayah. Tiga daerah berhasil menekan angka stunting di bawah rata-rata provinsi: Kutai Kartanegara (14,2 persen), Samarinda (20,3 persen), dan Bontang (20,7 persen). Namun empat daerah lain masih berada pada kategori mengkhawatirkan, yaitu Penajam Paser Utara (32 persen), Kutai Barat (27,6 persen), Kutai Timur (26,9 persen), dan Balikpapan yang justru naik menjadi 24,7 persen.
“Baznas itu ada di semua kabupaten/kota. Harapannya, kolaborasi tetap berjalan dan dukungan Baznas bisa dioptimalkan,” tutup Darlis. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
