Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menepis isu penghentian anggaran pokok pikiran (pokir) untuk media massa. Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, memastikan bahwa program kerja sama dengan media tetap berjalan meski mengalami penyesuaian.
“Kami tegaskan, anggaran untuk media tidak mungkin dihapus. Programnya tetap ada, hanya disesuaikan nilainya,” kata Yusliando usai rapat di Gedung DPRD Kaltim, Jumat (25/7/2025).
Isu penghapusan anggaran media sempat dikaitkan dengan insiden viral ajudan Gubernur yang dituding menghalangi kerja wartawan saat wawancara cegat. Namun, Yusliando menegaskan bahwa pembahasan tersebut tidak memengaruhi kebijakan anggaran.
“Media ini adalah corong pemerintah sekaligus penyampai informasi kepada masyarakat. Jadi, tidak mungkin kami meniadakan anggaran untuk media,” jelasnya.
Menurutnya, penyesuaian anggaran dilakukan demi memastikan penggunaan dana tetap wajar dan efektif.
“Kita juga harus menghitung kewajarannya, berapa nilainya. Tapi yang pasti programnya tetap ada,” tegas Yusliando.
Ia berharap isu yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
“Sekali lagi kami klarifikasi, program dan pendanaan media tetap ada,” pungkasnya. (Yah/Fch/Klausa)
