Samarinda, Klausa.co – Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) meluncurkan program bertajuk “Bawaslu Ngampus” di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda pada Kamis (12/9/2024). Program ini menyasar kalangan mahasiswa sebagai aktor utama dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, terutama dalam perekrutan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, menilai mahasiswa sebagai kelompok strategis yang memiliki potensi besar dalam menjaga kualitas pemilu. Dengan latar belakang pendidikan yang baik serta kesadaran politik yang kian tumbuh, mereka dinilai mampu menjadi garda terdepan dalam memastikan jalannya pemilu yang bersih dan adil.
“Mahasiswa itu generasi muda yang paham hak dan kewajiban politik. Kami mengajak mereka untuk terlibat langsung sebagai pengawas TPS, karena merekalah yang bisa menjadi ujung tombak pengawasan demokrasi,” ujar Galeh dalam sambutannya.
Tak hanya berhenti di situ, Galeh menggarisbawahi bahwa pelibatan mahasiswa juga menjadi kunci dalam menekan potensi pelanggaran pemilu di Kalimantan Timur. Sebagai catatan, provinsi ini berada di posisi kedua dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia.
“Dengan banyaknya mahasiswa yang ikut andil, kita berharap ruang bagi pelanggaran bisa semakin sempit. Semakin banyak yang peduli, semakin kuat pengawasan kita,” tambahnya.
Pada acara tersebut, Bawaslu Kaltim membuka peluang bagi para mahasiswa yang berminat untuk menjadi pengawas TPS melalui pengawas kecamatan di wilayah masing-masing. Menurut Galeh, partisipasi mahasiswa diharapkan dapat menambah kekuatan baru dalam mengawal demokrasi secara langsung di lapangan.
Tak hanya memperkenalkan program pengawasan, Bawaslu Kaltim juga meluncurkan aplikasi berbasis WhatsApp bernama Saluran Siaga Pilkada Serentak. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu dengan bukti berupa foto atau video. Aplikasi ini diharapkan menjadi alat vital bagi publik dalam berpartisipasi aktif mengawasi proses pemilu.
“Aplikasi ini adalah sarana penting untuk memastikan setiap pelanggaran bisa dilaporkan secara cepat dan mudah,” jelas Galeh.
Mengakhiri acara, Galeh turut mengingatkan akan pentingnya menolak politik uang yang sering menjadi persoalan serius dalam setiap perhelatan politik. Dia menyerukan mahasiswa dan masyarakat luas untuk berperan aktif dalam memerangi praktik tersebut.
“Kami mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk aktif melaporkan politik uang. Ini tantangan besar yang hanya bisa diatasi jika seluruh elemen masyarakat mau terlibat,” tutupnya. (Yah/Fch/Klausa)
