Samarinda, Klausa.co – Banjir yang sempat merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), berangsur surut. Mayoritas kecamatan kini dilaporkan bebas genangan, dan aktivitas warga mulai kembali berjalan normal.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim, Sulastin, menyebut kondisi terkini menunjukkan situasi yang relatif terkendali. Berdasarkan hasil rapat koordinasi virtual bersama para camat, sebanyak 16 dari 18 kecamatan telah dinyatakan aman.
“Sebagian besar wilayah sudah surut. Dari laporan camat, aktivitas masyarakat kembali normal dan kondisi terpantau aman,” kata Sulastin, Kamis (18/12/2025).
BPBD mencatat genangan air masih tersisa di Kecamatan Batu Ampar, tepatnya di Desa Batu Timbau Ulu. Air menggenangi satu titik ruas jalan di bagian bawah tanjakan menuju SDN 001, sehingga akses sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Sementara itu, kondisi di Kecamatan Bengalon dilaporkan masih fluktuatif seiring intensitas hujan yang belum stabil. Meski demikian, BPBD memastikan situasi tersebut belum berdampak signifikan terhadap aktivitas warga.
Di tengah kondisi air yang mulai surut, BPBD Kutim tetap mengingatkan masyarakat Bengalon untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kemunculan buaya. Wilayah tersebut dikenal sebagai kawasan rawa, dan saat banjir beberapa waktu lalu sempat dilaporkan adanya buaya yang muncul ke permukiman.
“Walaupun air menurun, risiko tetap ada. Kami mengimbau warga, terutama anak-anak, agar tidak beraktivitas sembarangan di sekitar perairan,” ujarnya.
Sulastin menegaskan, BPBD tidak melakukan penangkapan buaya. Langkah yang ditempuh lebih difokuskan pada upaya pencegahan dan edukasi keselamatan kepada masyarakat. Pemantauan kondisi cuaca dan banjir juga terus dilakukan melalui koordinasi lintas kecamatan dan koordinator wilayah.
“Kebencanaan bukan hanya urusan BPBD. Ini tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah hingga masyarakat,” tegasnya.
Memasuki akhir tahun dengan curah hujan yang masih tinggi, perhatian terhadap kesiapsiagaan bencana juga datang dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan VI, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya penanganan bencana yang terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar penggunaan anggaran, baik belanja rutin maupun belanja modal, dapat berjalan efektif saat kondisi darurat.
“Ketika bencana terjadi, semua pihak harus bergerak secara simultan, sistematis, dan terstruktur agar tidak menimbulkan kepanikan,” katanya.
Agusriansyah juga menyoroti pentingnya kesiapan antarinstansi, seperti PLN, Dinas Pekerjaan Umum, dan perangkat daerah lainnya, terutama untuk memastikan akses listrik dan transportasi tetap terbuka saat bencana.
Ia menambahkan, setiap daerah di Kalimantan Timur memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Karena itu, pendekatan mitigasi perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah, baik di kawasan sungai, pesisir, maupun rawa.
“Pencegahan dari hulu juga tidak boleh diabaikan, termasuk pengendalian dampak aktivitas perkebunan, pertambangan, dan pembukaan lahan yang berpengaruh pada lingkungan,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
