Lompat ke konten utama

Klausa.co

Pendapatan Kaltim Turun Rp 1 Triliun, Jatah Opsen Pajak Kabupaten/Kota Ikut Terpangkas

Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni.

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Penurunan proyeksi pendapatan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) lebih dari Rp 1 triliun berimbas pada penerimaan opsen pajak yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. Penyesuaian tersebut tidak hanya menekan kapasitas fiskal Pemprov Kaltim, tetapi juga mengurangi alokasi pendapatan bagi daerah penerima.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan pengurangan tersebut merupakan konsekuensi dari koreksi proyeksi pendapatan daerah yang sebelumnya dinilai terlalu optimistis. Setelah dilakukan evaluasi, kemampuan pendapatan yang diperkirakan masuk ke kas daerah ternyata tidak sebesar target awal.

Kondisi itu membuat pemerintah provinsi harus menyesuaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dampaknya kemudian merembet pada komponen penerimaan lain, termasuk opsen pajak yang dibagikan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Baca Juga:  Pemprov Kaltim Pastikan Beasiswa Kaltim Tuntas Tetap Berlanjut

“Ketika pendapatan mengalami penurunan, pengurangannya juga terjadi di tingkat provinsi. Proyeksi sebelumnya memang terlalu optimistis. Pendapatan kita berkurang lebih dari Rp 1 triliun sehingga APBD ikut mengalami penyesuaian,” kata Sri Wahyuni, Senin (16/11/2026) malam.

Menurut Sri, penerimaan opsen pajak berkaitan langsung dengan besaran pendapatan yang terealisasi. Karena itu, ketika penerimaan mengalami koreksi, dana yang dibagikan kepada daerah melalui skema opsen turut mengalami penurunan sesuai porsi masing-masing.

Dia membenarkan penyesuaian tersebut juga berlaku terhadap penerimaan di tingkat provinsi. Namun, Sri belum menyampaikan angka pasti pengurangan yang dialami setiap kabupaten/kota maupun Pemprov Kaltim.

Untuk mengetahui rincian perhitungan, termasuk besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah, Sri meminta agar persoalan teknis dikonfirmasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.

Baca Juga:  AHK Ungkap Rencana Pengalihan Fungsi Gedung Lama Dispora Kaltim Jadi Museum dan Sentra Olahraga

“Penurunan pendapatan otomatis berdampak pada penerimaan opsen. Mekanisme pembagiannya langsung mengikuti porsi yang menjadi hak masing-masing daerah,” jelasnya.

Penjelasan tersebut muncul di tengah keberatan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terhadap penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak. Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya menyebut kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan daerah lebih dari Rp 209 miliar atau sekitar 26 persen dibandingkan alokasi sebelumnya.

Andi Harun menilai pengurangan itu dapat mengganggu perencanaan keuangan daerah. Terlebih, APBD Perubahan 2026 telah disepakati bersama DPRD Samarinda. Atas kondisi tersebut, Wali Kota telah melayangkan surat kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk meminta agar kebijakan penyesuaian alokasi tersebut ditinjau kembali. (Din/Fch/Klausa)

Baca Juga:  APBD Kaltim 2026 Terancam Terpangkas, DPRD dan Pemprov Pikirkan Strategi Bertahan

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co