Jakarta, Klausa.co – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Kabar tersebut mencuat setelah Gibran disebut telah menyampaikan keputusan itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, turut membenarkan informasi tersebut.
Kabar pengunduran diri Gibran menjadi perhatian publik setelah sebelumnya muncul informasi mengenai niat orang nomor dua di Indonesia itu untuk melepas jabatan wakil presiden.
Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memberikan jawaban singkat. Ia membenarkan informasi bahwa Gibran mengundurkan diri.
“Ya betul,” ujar Budi Arie, singkat.
Sebelumnya, rencana pengunduran diri itu telah disampaikan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan hukum setelah muncul sejumlah keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Namun, Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait langkah yang perlu ditempuh Gibran dalam menghadapi persoalan tersebut.
Perkembangan terbaru pada Rabu sore menyebutkan bahwa Gibran telah menghadap kembali kepada Prabowo sebelum kabar pengunduran dirinya mencuat ke publik.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra disebut akan memberikan penjelasan mengenai perkembangan tersebut dalam keterangan pers pada Rabu malam.
Jika pengunduran diri tersebut diproses secara formal, surat resmi Gibran selanjutnya akan disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Penyerahan surat kepada MPR menjadi tahapan penting dalam proses pengunduran diri seorang wakil presiden. Konferensi pers Istana yang dijadwalkan berlangsung Rabu malam pun dinantikan untuk memberikan kepastian mengenai keputusan Gibran, sekaligus menjelaskan mekanisme konstitusional yang akan ditempuh pemerintah setelah perkembangan tersebut. (Fch2/Klausa)
