Samarinda, Klausa.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, buka suara soal keputusannya tidak menemui massa aksi Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kaltim saat demonstrasi di Samarinda. Dia menyebut faktor keamanan dan situasi lapangan yang memanas sebagai alasan utama.
Sebagai informasi, aksi unjuk rasa yang digelar APM Kaltim pada Selasa (21/4/2026) lalu menyasar dua titik. Yakni kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda. Namun, saat massa bergerak ke Kantor Gubernur, Rudy Mas’ud tidak menemui demonstran. Dia menegaskan keputusan itu bukan tanpa alasan.
Rudy mengaku telah menerima informasi sehari sebelum aksi bahwa fokus utama demonstrasi berada di DPRD Kaltim. Menurutnya, massa tidak akan bergeser sebelum tuntutan mereka dipenuhi.
“Informasi yang saya terima H-1, tujuan utamanya memang DPRD. Kalau tuntutan tidak dipenuhi, mereka tidak akan bergeser. Tapi alhamdulillah DPRD memenuhi tuntutan mereka,” ujar Rudy dalam konferensi pers di Samarinda, Kamis (23/4/2026).
Setelah dari DPRD, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur. Meski begitu, Rudy mengklaim tidak ada pemberitahuan dari massa terkait keinginan untuk bertemu langsung dengannya. Dia menegaskan, dirinya terbuka untuk berdialog, namun bukan di tengah kerumunan aksi.
“Saya siap berdialog, tapi tidak di kerumunan. Pertama karena keamanan, kedua soal protokoler,” katanya.
Rudy juga menyoroti situasi di lapangan yang dinilainya tidak kondusif. Gubernur menyebut adanya aksi pelemparan terhadap aparat, baik menggunakan botol plastik maupun batu. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membahayakan jika dirinya tetap memaksakan hadir di tengah massa.
“Kalau suasananya seperti itu, bisa dibayangkan kalau saya datang lalu dilempar. Itu tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Ketua DPD I Golkar Kaltim itu menilai dialog dalam suasana yang lebih tenang akan jauh lebih efektif dibandingkan pertemuan di tengah aksi. Rudy pun mengklaim telah membuka ruang komunikasi dengan massa aksi. Dia menyebut Kantor Gubernur maupun rumah jabatan selalu terbuka untuk dialog kapan pun.
“Silakan datang, pintu terbuka 24 jam. Berdialog lebih efektif karena suasananya lebih kondusif,” ucapnya.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa setiap tuntutan yang disampaikan tidak bisa langsung diputuskan tanpa kajian. Pemerintah, lanjutnya, harus terlebih dahulu memeriksa data sebelum mengambil keputusan atas aspirasi yang masuk.
“Kami tidak bisa langsung memutuskan. Semua harus berdasarkan data,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Rudy menilai mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aksi merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Dia menyebut mereka sebagai “mata dan telinga” pemerintah, namun tetap mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas.
“Yang penting sinergi. Mari bersama-sama mengawal pembangunan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tutupnya. (Nur/Fch/Klausa)
