Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2026. Dalam pertemuan itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Idulfitri sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Maratua Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, Jumat (6/3/2026), membahas dua agenda utama: pengendalian inflasi daerah dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengatakan momentum Idulfitri hampir selalu diiringi peningkatan permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas pokok. Kondisi itu berpotensi memicu kenaikan harga jika tidak diantisipasi secara matang.
Karena itu, ia meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di kabupaten dan kota memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kami menginstruksikan kepada seluruh TPID kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi. Pastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan harga pangan tetap stabil agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” kata Rudy.
Selain soal inflasi, Rudy juga menyoroti peran Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Menurutnya, digitalisasi transaksi pemerintah bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan langkah penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Dia menilai sistem transaksi digital dapat meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Terlebih, Bumi Etam kini menjadi pusat perhatian nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam konteks itu, kesiapan ekonomi daerah dan transformasi digital dinilai menjadi bagian dari wajah profesionalisme pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Rudy juga menekankan empat langkah yang perlu diperkuat oleh para pemangku kepentingan. Pertama, mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pihak terkait dalam mengendalikan inflasi.
Kedua, mendorong terobosan program TPID yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mempercepat implementasi pembayaran digital di sektor pelayanan publik dan penerimaan daerah. Terakhir, mengintegrasikan kebijakan pengendalian inflasi dengan penguatan produksi pangan lokal untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan langkah konkret yang mampu memperkokoh stabilitas ekonomi Kaltim sekaligus mempercepat transformasi digital daerah,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Jajang Hermawan, serta Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad Hermawan. Selain itu, para kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan jajaran perangkat daerah terkait juga hadir dalam agenda tersebut. (Din/Fch/Klausa)
