Samarinda, Klausa.co – Tren HIV di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunjukkan penambahan kasus baru sekitar 1.000 temuan setiap tahun. Angka itu relatif stabil, namun Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim mengingatkan bahwa arus pekerja dan migran yang terus masuk ke wilayah ini membuat risiko penularan tetap tinggi.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Diskes Kaltim, dr. Ivan Hariyadi, mengatakan stabilnya angka penemuan kasus bukan berarti situasi aman.
“Kasus baru hampir flat setiap tahun. Tapi Kaltim ini magnet pekerja. Karena itu pencegahan dan deteksi dini harus terus diperkuat,” kata Ivan, Jumat (12/12/2025).
Menurut Ivan, penanganan HIV tidak bisa digantungkan pada sektor kesehatan semata. Edukasi di sekolah dan pesantren harus digarap bersama Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Sosialisasi kepada pekerja perlu menggandeng Dinas Tenaga Kerja. Sementara Satpol PP diharapkan memperketat pengawasan lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik penularan.
“Kalau lintas sektor tidak terlibat, penanganannya tidak akan optimal,” ujarnya.
Diskes juga mendorong dunia usaha ikut mengambil peran. Sejumlah perusahaan di Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Kartanegara (Kukar) disebut sudah menyalurkan dana CSR untuk edukasi serta pemeriksaan HIV bagi karyawan, termasuk menyediakan layanan skrining gratis di puskesmas.
Ivan menegaskan perusahaan wajib menjamin perlindungan hak pekerja. Status HIV tidak boleh menjadi dasar penolakan rekrutmen maupun pemutusan hubungan kerja. Tes HIV hanya difasilitasi dalam konteks kesehatan, bukan untuk menentukan kelayakan bekerja.
“Karyawan yang positif tetap bisa produktif karena ada pengobatan. Tidak boleh ada diskriminasi,” tegasnya.
Diskes Kaltim juga menjalankan program triple eliminasi bagi ibu hamil yang mencakup pemeriksaan HIV, hepatitis, dan sifilis. Langkah ini ditujukan menekan risiko penularan dari ibu ke anak.
“Kalau diketahui sejak awal, viral load ibu bisa ditekan sehingga bayi yang lahir tetap sehat,” jelas Ivan.
Ivan kembali menekankan pentingnya edukasi dan deteksi dini, termasuk melalui program pra-nikah yang melibatkan Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Ia mengingatkan masyarakat bahwa HIV bukan vonis mati.
“Yang sakit kita obati, yang sehat kita cegah. Semuanya kembali pada deteksi dini dan edukasi agar masyarakat lebih sadar dan terlindungi,” ujarnya. (Din/Fch/Klausa)
