Samarinda, Klausa.co – Anggaran promosi wisata Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan. Pemerintah provinsi mengalokasikan Rp1,7 miliar dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 2025 untuk menggandeng influencer. Dana itu ditempatkan di Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim dan diklaim sebagai strategi memperluas jangkauan promosi digital.
Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyebut langkah ini bukan hal baru. Menurutnya, penggunaan influencer sudah jamak dilakukan pemerintah pusat maupun daerah lain.
“Masalah kita bukan kurang destinasi, tapi kurang promosi. Banyak spot bagus di Kaltim belum terekspos maksimal. Dengan influencer, jangkauannya bisa lebih luas, terutama di luar daerah,” ujar Ririn, Kamis (18/9/2025).
Ririn menegaskan, kerja sama dengan influencer tidak akan berjalan satu arah. Ia menyebut pola promosi bakal dikemas kolaboratif dengan melibatkan akun resmi pemerintah. Program ini juga disebut selaras dengan dua agenda besar Pemprov Kaltim, yakni pengembangan desa wisata dan penguatan ekonomi kreatif berbasis digital.
“Ini bukan sekadar ikut tren, tapi bagian dari transformasi promosi. Harapannya, wisata makin dikenal, kunjungan meningkat, dan ekosistem ekonomi kreatif ikut tumbuh,” katanya.
Namun, rencana itu memantik kritik. Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai anggaran Rp1,7 miliar untuk influencer terlalu besar dan berpotensi mubazir.
“Gede amat untuk influencer, apa enggak boros di tengah efisiensi? Kalau semua diserahkan ke influencer, lalu apa kerja OPD terkait seperti Dispar dan Kominfo?” ucapnya.
Ia juga menuntut keterbukaan soal siapa saja influencer yang akan menerima dana tersebut.
“Berani enggak buka nama-nama influencer itu? Dana satu rupiah pun harus jelas penggunaannya. Itu uang rakyat,” tegas Purwadi.
Selain soal transparansi, Purwadi menyoroti ketiadaan tolok ukur keberhasilan program. Ia meminta pemerintah menunjukkan target konkret agar anggaran tidak menguap tanpa hasil.
“Kalau bicara manajemen, input dan output harus klir, dong. Pemerintah harus berani menunjukkan target, misalnya peningkatan jumlah wisatawan atau pendapatan daerah dari sektor pariwisata,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
