Samarinda, Klausa.co – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) 2026 masih berjalan di tengah ketidakpastian dana transfer dari pusat. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim kembali menggelar rapat membedah arah belanja dan skema pembiayaan tahun depan.
Meski isu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) terus mencuat, angka Rp21,35 triliun tetap dijadikan acuan sementara. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, menegaskan angka itu belum final.
“Rp21,35 triliun masih jadi patokan karena belum ada keputusan final berapa yang dipangkas,” kata Yusliando usai rapat di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (3/9/2025).
Desas-desus yang beredar, porsi pemangkasan bisa mencapai separuh jatah Kaltim. Dana Bagi Hasil (DBH) disebut menjadi komponen paling terdampak. Dari proyeksi Rp8–9 triliun, nilainya bisa tergerus signifikan bila kabar tersebut benar.
Dalam rapat kedua bersama legislatif, TAPD memaparkan rencana belanja daerah untuk 2026. Namun, pembahasan dianggap belum tuntas karena dewan meminta rincian belanja dipetakan hingga ke perangkat daerah.
“Belum selesai. Masih ada pembahasan lanjutan nanti,” jelas Yusliando.
Kepastian arah dan plafon anggaran disebut baru bisa dipastikan setelah pemerintah pusat resmi mengeluarkan surat mengenai besaran pemangkasan TKD.
“Masih ada waktu. Pembahasan APBD murni 2026 paling lambat November nanti,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
