Klausa.co

APBD Kaltim 2026 Terancam Terpangkas, DPRD dan Pemprov Pikirkan Strategi Bertahan

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Ist)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) 2026 dibayangi ketidakpastian. Isu pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga 50 persen menjadi perhatian serius DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan proyeksi APBD 2026 semula mencapai Rp21,3 triliun. Namun, angka itu bisa turun drastis jika pemangkasan DBH benar terealisasi.

“Kalau dipangkas sekitar Rp5 triliun, maka APBD kita hanya tersisa Rp16 sampai Rp17 triliun,” katanya.

Meski begitu, Hasanuddin menegaskan program prioritas kepala daerah tetap dijalankan. Penyesuaian baru akan dilakukan setelah ada regulasi resmi dari Kementerian Keuangan.

Baca Juga:  Dugaan Kelalaian Sistemik di Sungai Mahakam, DPRD Kaltim Tuntut Investigasi dan Sanksi Tegas

“Rapat kali ini masih berangkat dari proyeksi Rp21,3 triliun. Jadi belum final,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, membenarkan adanya sinyal efisiensi dari pusat. Ia menekankan pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini menopang separuh belanja daerah.

“PAD Kaltim sekitar 50-55 persen berasal dari pajak, retribusi, hingga pengelolaan aset. Dengan berkurangnya transfer pusat, potensi ini harus lebih dimaksimalkan,” jelasnya.

Sejumlah strategi disiapkan Pemprov, mulai dari memanfaatkan aset daerah yang belum produktif, seperti lahan di tepian Sungai Mahakam, hingga mengoptimalkan pajak alat berat dengan menggandeng aparat penegak hukum. Insentif juga diberikan agar pengusaha lebih taat pajak.

“Untuk pembayaran pertama cukup setengah dari total kewajiban,” ujarnya.

Baca Juga:  Blusukan ke Sidodadi, Ananda Emira Moeis Membaur Bersama Rakyat

Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta meningkatkan kontribusi. Saat ini, gubernur tengah melakukan seleksi direksi baru di sejumlah BUMD untuk memperbaiki kinerja.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, APBD Kaltim 2026 diproyeksikan Rp18,78 triliun dan berpotensi tumbuh hingga Rp20 triliun. Namun, Sri menilai target itu harus realistis menghadapi skenario pemangkasan DBH.

“Kalau efisiensi pusat berlaku, otomatis proyeksi harus dikoreksi,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co