Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyalurkan insentif kepada puluhan ribu guru non-PNS dan pengabdi rumah ibadah lintas agama. Insentif diserahkan secara seremonial di Convention Hall Sempaja, Samarinda, Rabu (25/6/2025).
Agenda ini menjadi bagian dari implementasi dua program unggulan Pemprov Kaltim di sektor sosial dan spiritual, yakni Jaringan Sosial Politik (Jospol) dan GratisPol. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji turut hadir menyerahkan langsung penghargaan kepada para penerima manfaat.
Program Jospol menyasar 31.545 guru non-PNS dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, madrasah, hingga MTs. Mereka menerima insentif sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka di sektor pendidikan.
“Para guru bukan hanya pengajar, tapi juga pembentuk karakter dan motor perubahan. Insentif ini adalah bentuk pengakuan atas dedikasi mereka,” ujar Wakil Gubernur Seno Aji dalam sambutannya.
Sementara itu, program GratisPol yang semula hanya menyasar pelajar SMA/SMK kini diperluas hingga jenjang perguruan tinggi. Selain itu, sebanyak 3.187 penjaga rumah ibadah lintas agama di seluruh Bumi Etam menerima penghargaan berupa perjalanan religi. Di antaranya, paket umrah bagi Muslim dan wisata religi bagi non-Muslim.
Beberapa nama penerima manfaat yang disebutkan di antaranya Mulyadi dari Masjid Baiturrahman, Janty Kumaseh dari GKII Gunung Cermin, Matius Sanda dari Gereja St Paulus, hingga Willy Utomo dari Zong De Mio. Sementara itu dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), ada Aji Akhmad Sajali dan Maria Margareta sebagai penerima.
“GratisPol bukan slogan atau janji politik. Ini adalah bentuk keberpihakan terhadap para penjaga nilai dan kedamaian masyarakat,” tambah Seno.
Di sela acara, Pemprov Kaltim juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kerja sama ini bertujuan memperkuat ekonomi desa dengan mendorong ekspor berbasis komoditas unggulan desa seperti rumput laut, pisang, kakao, dan lada di Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu.
“Kolaborasi ini bukan sekadar pemberdayaan ekonomi. Ini adalah investasi masa depan untuk menjadikan desa sebagai pelaku utama dalam ekosistem ekspor nasional,” tegas Wakil Gubernur. (Yah/Fch/Klausa)
