Samarinda, Klausa.co – Tak lama genap seratus hari masa kerja Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, pada Rabu (4/6/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah provinsi yang dianggap belum menampakkan kemajuan berarti.
Mereka menyatakan, janji-janji kampanye yang pernah digaungkan gubernur belum satu pun terwujud secara konkret.
“Kami tidak melihat perubahan yang dijanjikan, justru yang terjadi adalah kelanjutan dari pola kekuasaan lama, penuh pencitraan, tanpa substansi, dan menambah luka rakyat,” ujar M. Ilham Maulana, Presiden BEM KM Universitas Mulawarman.
Peserta aksi menyoroti persoalan pelanggaran hak masyarakat adat, kriminalisasi terhadap aktivis dan warga, ketimpangan pembangunan, serta kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat aktivitas pertambangan.
Mereka juga mengkritik lambannya respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM, serta tingginya angka kematian anak di lubang-lubang tambang yang tak direklamasi.
“Sudah lebih dari 50 jiwa meregang nyawa di lubang tambang, dan sampai hari ini, belum ada pertanggungjawaban yang tegas dari negara,” tegas Ilham.
Ia menyampaikan, bahwa mahasiswa memberi nilai hanya 3 dari 100 untuk kinerja gubernur selama seratus hari pertama menjabat.
Pihak Pemprov Kaltim, yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Seno Aji, menyambut baik aksi dan menyampaikan tanggapan resmi.
Ia mengakui, bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, namun menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan.
“Terkait program pendidikan gratis, kita akan mulai meluncurkan pada Juli 2025 untuk anak-anak semester satu. Lalu secara bertahap, program ini akan diperluas hingga semester delapan pada awal 2026,” kata Seno, dalam sesi dialog terbuka dengan mahasiswa.
Ia juga mengklaim bahwa Kaltim menjadi provinsi pertama yang menjalankan kebijakan pendidikan tinggi gratis, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.
Tak hanya itu, dalam upaya memberantas tambang ilegal, Pemprov telah menindaklanjuti delapan laporan masyarakat dan akan membuka kanal pelaporan publik berbasis digital.
“Tambang ilegal sudah berlangsung menahun. Tapi sekarang masyarakat bisa ikut melapor lewat sistem yang kami siapkan. Ini cara kita untuk lebih transparan dan responsif,” jelasnya.
Sementara itu, terkait tuntutan peningkatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tambang, pemerintah juga telah meminta perusahaan untuk menaikkan kontribusi menjadi Rp 2.000 per ton. Yang sebelumnya hanya Rp 1000 per ton.
Seno menjelaskan, bahwa jika usulan ini disepakati, potensi CSR bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun.
“Dana ini akan kami gunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, kampus, serta memberi insentif kepada guru dan dosen. Tujuannya satu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur,” imbuhnya.
Mengenai perbaikan tata kelola lingkungan hidup, Seno mengakui bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di Ibu Kota Samarinda masih sangat minim.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi mendorong dan mendukung pemerintah kota dan kabupaten untuk memperluas area RTH guna memitigasi bencana seperti banjir.
Terkait hak masyarakat adat, pemerintah mengklaim telah memberikan perhatian, salah satunya dengan memberikan penghargaan Kalpataru kepada suku Mului di Kabupaten Paser.
Meski demikian, Wakil Gubernur mengakui bahwa masih banyak masyarakat adat lainnya yang belum terlindungi secara layak.
“Kami tetap berkomitmen melindungi semua masyarakat adat di Kaltim. Perlindungan ini tidak hanya simbolik, tapi juga dalam bentuk kebijakan dan anggaran,” ujarnya.
Mengenai konflik agraria seperti kasus Muara Kate, Pemprov mengaku telah mengirim surat kepada Kementerian ESDM pada 15 April 2025 lalu untuk mendorong investigasi menyeluruh terhadap kasus tersebut. Saat ini proses masih berjalan dan dikawal langsung oleh pemerintah provinsi.
Dengan apresiatif, mahasiswa tetap menyatakan sikap kritis. Mereka menganggap aksi ini sebagai peringatan awal bagi pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.
“Hari ini kami datang dengan damai, tapi publik harus tahu, jika beberapa bulan ke depan tidak ada perubahan nyata, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” ujar salah satu orator aksi sebelum menutup demonstrasi. (Din/Fch/Klausa)
