Samarinda, Klausa.co – Sistem zonasi dibuat agar anak-anak dapat bersekolah didekat rumah. Namun rupanya, sistem ini justru menjadi hambatan bagi sebagian orang yang rumahnya jauh dari sekolah yang diinginkan.
Seperti halnya Mama Dimas, perwakilan warga Bengkuring yang turut mengeluh karena tidak adanya SMA dilingkungan sekitarnya. “Di Bengkuring ini sudah ada TK, SD, SMP dan SMK. Tapi belum ada SMA,” ungkapnya, saat mengikuti reses Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono, Selasa (15/11/2022) malam.
Berdasarkan pengalaman beberapa tahun ini, presentasi zonasi terbilang sangat tinggi. Menurutnya, sistem zonasi memang bagus agar anak-anak bisa sekolah didekat rumah. “Tapi masalahnya, Bengkuring ini jauh dari SMA. Yang paling dekat itu SMAN 9, SMAN 1 dan SMAN 10,” sebutnya.
Mereka yang tinggal disekitar Bengkuring ini akan kalah/gugur jika menggunakan jalur zonasi. “Kita kalah dengan wilayah lain, jadi rata-rata orang Bengkuring itu terpaksa masuk SMK. Padahal hati pengen ngambil SMA, tapi selalu kalah,” bebernya.
Tidak hanya warga yang mengeluh, namun anak-anak pun mengeluhkan hal tersebut. “Mohon maaf, background saya guru yang mengajar di SMPN 47 Bayur. Tidak cuma orang-orang Bengkuring, tapi siswa-siswi saya juga susah mencari SMA,” ucapnya.
Siswa-siswi SMPN 47 Samarinda lanjutnya, bisa masuk ke SMAN 9, SMAN 10 ataupun SMAN 1 itu melalui jalur prestasi bukan zonasi. “Padahal yang pingin masuk SMA itu banyak. Tapi akhirnya mereka terpaksa masuk SMK Medika dan SMKN 16. Tanda kutip terpaksa,” katanya.
Oleh karenanya, ia mewakili warga dan anak-anak Bengkuring memohon agar dibangunkan SMA di wilayah tersebut. “Banyak yang terpaksa masuk ke SMK. Karena SMA adalah tanggungjawab provinsi, kami mohon agar bisa dibangun supaya anak-anak kami bisa bersekolah di SMA,” pintanya.
Senada dengan Mama Dimas, Ketua RT 41 Bengkuring Sempaja Timur Syafaruddin pun mengatakan bahwa warganya sangat susah jika ingin masuk ke SMA melalui jalur zonasi. “SMAN 9, SMAN 1 dan SMAN 10 itu ibaratkan tempat anak-anak yang punya IQ. Akhirnya anak-anak kami banyak yang terpaksa masuk SMK walau keinginannya,” tandasnya.
Dengan kehadiran Anggota DPRD Kaltim Fraksi Golkar Nidya Listiyono, Syafaruddin pun berharap kiranya usulan dan keluhan warga bisa ditanggapi. “Semoga aspirasi ini terealisasi agar pembangunan SMA bisa merata dirasakan anak-anak kami,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan bahwa rekonstruksi untuk pembangunan SMA itu tidak sesederhana meminta sekolah dan langsung dibangun saat itu juga. Namun ada tahapan-tahapan yang harus dilewati.
“Memang idenya seperti itu, tapi prosesnya dari bawah dulu. Ada permohonan, dikawal dari beberapa kepala sekolah dan kepala dinas. Nah setelah itu kami yang akan menganggarkan. Kalau kami anggarkan, tapi tidak diusulkan apakah bisa. Tidak, jadi yang mengusulkan adalah pemerintah,” paparnya.
“Ada yang namanya perkumpulan kepala sekolah (MKKS). Nah, mereka dulu yang akan mengawal ke kepala dinas, lalu kepala dinas connect ke kami butuh ini itu. Jadi untuk SMA ini saya tampung dulu usulannya,” sambungnya.
Politikus Golkar itu menyebutkan bahwa bidang Pendidikan merupakan tupoksi dari Komisi IV DPRD Kaltim. “Walau masuknya di komisi IV, nanti akan saya sampaikan dan connectkan. Tapi, proses awalnya bapak ibu harus turun tangan mengusulkan, harus ada dasarnya, karena pembangunan itu menggunakan uang negara tidak bisa sembarangan,” jelasnya.
(APR/Klausa)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
