Samarinda, Klausa.co – Di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024, PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan sikapnya untuk mendukung jalannya pemerintahan provinsi, alih-alih mengambil peran sebagai oposisi.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, saat ditemui awak media di Samarinda pada Jumat (9/5/2025).
“Dalam sistem pemerintahan daerah kita, sebenarnya tidak dikenal istilah oposisi ataupun koalisi secara formal,” ujar Ananda yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim.
Menurutnya, PDI Perjuangan akan bersikap konstruktif: mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mengkritisi program yang dinilai tidak tepat. Ia menegaskan, peran partainya adalah sebagai mitra kritis, bukan penentang.
“Kami akan dukung program pemerintah yang baik. Tapi kalau ada yang keliru, tentu kami beri masukan agar bisa diperbaiki,” tegasnya.
Salah satu program yang dinilai layak mendapat dukungan penuh adalah Gratispol, kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis yang menjadi unggulan pemerintahan Gubernur dari Partai Golkar. Ananda menyebut program itu sejalan dengan visi kerakyatan PDI Perjuangan.
“Kalau dijalankan dengan baik, Gratispol sangat bermanfaat. Kalau ada kekurangan, mari kita evaluasi bersama,” imbuhnya.
Ananda juga meluruskan anggapan bahwa PDI Perjuangan bakal kembali memainkan peran oposisi keras seperti di masa pemerintahan Presiden SBY. Menurutnya, hingga kini belum ada arahan resmi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengenai sikap politik nasional partai untuk periode 2024–2029.
“Kami menunggu arahan resmi dari DPP. Tapi di daerah, kami memilih jalan kolaboratif, bukan konfrontatif,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
