Samarinda, Klausa.co – Pergantian menteri alias reshuffle Kabinet Merah Putih dinilai tidak membawa perubahan signifikan. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul) Syaiful Bachtiar, reshuffle kali ini akan jadi gimmick politik yang jauh dari penyelesaian persoalan ekonomi rakyat.
“Reshuffle kali ini kalau diibaratkan hanya mengobati gatal di satu titik, padahal seluruh tubuh bermasalah. Jadi sifatnya obat sementara, tidak menyentuh akar masalah,” kata Syaiful, Selasa (9/9/2025).
Syaiful menilai, pemerintah justru abai pada persoalan mendasar yang membebani masyarakat. Mulai lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga stagnasi kenaikan upah masih menjadi keluhan utama.
Sebaliknya, isu yang bersifat kasuistik justru mendapat perhatian berlebihan. Mulai dari kasus ojek online ditabrak polisi hingga tunjangan perumahan DPR.
Pergantian Menteri Keuangan pun tidak otomatis memperbaiki kondisi fiskal. Presiden tetap menjadi penentu strategi yang akan dilakukan kementerian.
“Kalau kebijakan tidak berubah, ya sama saja,” tegasnya.
Selain itu, Syaiful juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam struktur anggaran pendidikan. Dari total Rp700 triliun dana pendidikan, hampir Rp400 triliun diarahkan ke program tersebut.
“Ini hanya program flagship presiden, yang menjadi janji kampanye. Sama seperti dulu di era Jokowi, dana desa juga dimasukkan ke anggaran pendidikan,” ungkapnya.
Menjawab soal pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, Syaiful menilai langkah itu lebih dipicu oleh dinamika internal Kementerian Agama.
Ia mengingatkan agar kementerian baru tersebut dipimpin oleh sosok yang mengutamakan integritas spiritual, jangan hanya mengejar keuntungan politik dan ekonomi.
“Kelak, menterinya harus berpikir untuk akhirat. Jangan sampai ada korupsi. Makan yang halal, jangan yang haram,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
