Klausa.co

Sertijab Kepala BPK Kaltim: Akuntabilitas Keuangan Daerah Jadi Sorotan

Foto bersama usai kegiatan acara serah terima jabatan (Sertijab) yang digelar di Auditorium Nusantara Kantor BPK Kaltim, pada Jumat (7/3/2025) siang. (WAN)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Pergantian kepemimpinan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) bukan hanya seremonial. Di tengah meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, peralihan jabatan dari Agus Priyono kepada Mochammad Suharyanto menjadi sorotan tersendiri.

Acara serah terima jabatan (Sertijab) pada Jumat (7/3/2025) siang dihadiri tokoh-tokoh penting, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, serta perwakilan dari BPK RI, Fathan Subchi. Beberapa kepala daerah dari berbagai wilayah di Kaltim juga turut menyaksikan momentum tersebut.

Namun, lebih dari sekadar pergantian pejabat, peristiwa ini menandai babak baru dalam pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, isu transparansi anggaran di Kaltim semakin menjadi sorotan, terutama dengan besarnya dana pembangunan yang mengalir ke provinsi ini.

Baca Juga:  Hadi Mulyadi : UMKM Berhasil Perlu Dukungan Semua Pihak

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa BPK Kaltim memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. Dengan adanya proyek-proyek besar yang sedang berjalan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga sektor energi, pengawasan keuangan harus semakin diperketat.

“Kaltim sedang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan, terutama dengan berbagai program pembangunan yang sedang berjalan. BPK diharapkan tidak hanya menjadi auditor, tetapi juga mitra dalam memastikan tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab,” ujar Rudy.

Ia menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan dana publik semakin kompleks. Dengan masuknya investasi besar ke Kaltim serta geliat pembangunan yang kian masif, potensi penyalahgunaan anggaran juga meningkat. Oleh karena itu, sinergi antara BPK dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga:  Dispora Kaltim Tegaskan Pentingnya Pemanfaatan Fasilitas Olahraga Sesuai Peruntukan

Mochammad Suharyanto yang kini resmi menjabat sebagai Kepala BPK Kaltim diharapkan mampu membawa pendekatan baru dalam pengawasan keuangan daerah. Tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis agar pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, Agus Priyono yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat apresiasi atas kerja kerasnya dalam memperkuat sistem audit dan akuntabilitas di Kaltim.

“Kami berharap kepemimpinan baru ini bisa semakin memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari korupsi,” tambah Gubernur. (Wan/Fch/Klausa)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co