Samarinda, Klausa.co – Transformasi digital di pemerintahan tak sekadar proyek teknologi, melainkan perubahan cara berpikir. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim) Sri Wahyuni, menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi birokrasi bergantung pada kepemimpinan digital yang mampu menggerakkan aparatur menuju budaya kerja baru.
“Digitalisasi bukan pilihan, tapi kebutuhan. Ini jalan menuju birokrasi yang efisien dan mudah diakses,” ujar Sri, pada Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, inti dari transformasi digital bukan pada aplikasi atau sistem, tetapi pada mindset aparatur sipil negara (ASN). Pemprov Kaltim, kata dia, tengah berupaya membangun budaya digital di tubuh birokrasi melalui pelatihan seperti Government Chief Information Officer (GCIO) dan digital leadership training.
“Mindset digital harus terbentuk lebih dulu sebelum bicara sistem dan aplikasi,” tegasnya.
Sri menjelaskan, Pemprov Kaltim kini fokus memperkuat ekosistem digital secara menyeluruh. Langkah itu mencakup penyederhanaan proses bisnis, integrasi data antarperangkat daerah, hingga pembangunan arsitektur aplikasi pemerintahan yang saling terhubung.
Selain itu, konsolidasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga terus dilakukan untuk memastikan layanan publik berjalan efisien dan transparan.
“Ekosistem digital yang kuat dibangun dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” kata Sri.
Upaya itu mulai membuahkan hasil. Tahun 2025, Indeks SPBE Kaltim tercatat mencapai skor 4,30, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Capaian tersebut, menurut Sri, menjadi bukti bahwa arah kepemimpinan digital di Kaltim sudah berada di jalur yang benar.
Di sisi lain, Sri menyoroti pentingnya penggunaan data dalam setiap pengambilan keputusan. Ia menyebut konsep Smart Data, Smart Policy sebagai pondasi untuk memastikan kebijakan publik lebih tepat sasaran.
“Data yang valid sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah, terutama untuk isu-isu seperti kemiskinan, stunting, dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sri menilai, dengan kebijakan berbasis data dan kepemimpinan digital yang kuat, reformasi birokrasi Kaltim bisa menjadi lebih responsif dan berdaya saing.
“Dengan kepemimpinan digital, kita bisa membawa pelayanan publik menuju standar yang lebih baik,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
