Samarinda, Klausa.co – Dari sepuluh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim), tinggal Mahakam Ulu (Mahulu) yang belum menyandang status Kabupaten Layak Anak (KLA). Kondisi ini membuat Mahulu menjadi satu-satunya pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi untuk mewujudkan Bumi Etam sebagai Provinsi Layak Anak (Provila).
“Kalau Mahulu bisa capai KLA, maka 90 persen daerah di Kaltim sudah layak anak. Artinya, Kaltim bisa kita dorong untuk dapat status Provinsi Layak Anak,” kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A Kaltim, Syahrul Umar, saat ditemui Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, tantangan terbesar Mahulu terletak pada minimnya infrastruktur, terbatasnya regulasi daerah, hingga belum tersedianya fasilitas ramah anak di ruang-ruang publik.
“Di Mahulu, kantor pelayanan saja masih terbatas. Fasilitas permainan anak di kantor atau ruang publik belum tersedia. Bahkan, ruang bermain anak di bandara sekarang sudah jadi indikator penilaian,” jelas Syahrul.
Pemerintah Provinsi pun tidak tinggal diam. DP3A Kaltim menggandeng Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk mempercepat upaya tersebut. Keduanya juga menyusun peta jalan perlindungan anak bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Dengan berbagai udiharusaha tadi, diharapkan menjadi pedoman lintas sektor tanpa menimbulkan tumpang tindih peran.
“Roadmap-nya sedang kita matangkan. Meskipun itu tugas KPAD, kami dari DP3A juga terlibat supaya sinergi dengan UPTD tetap jalan,” tambahnya.
Mahulu disebut bisa mencontoh Kabupaten Kutai Barat, yang telah lebih dulu meraih status KLA berkat dukungan regulasi dan komitmen kepala daerah. Syahrul menyebut pendekatan serupa perlu diadopsi oleh Mahulu, terutama menyangkut anggaran dan kebijakan inklusif.
Selain soal teknis, perubahan budaya masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
“Kita tahu Mahulu punya kekhasan budaya dan kondisi geografis yang berbeda. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tantangan ini bisa dijawab lewat kolaborasi dan pendekatan yang tepat,” pungkas Syahrul. (Din/Fch/Klausa)
