Klausa.co

Pemprov Kaltim Pangkas Anggaran, Fokus Jaga Program Prioritas dan Infrastruktur

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh. (Foto: Aldino/Klausa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah melakukan penyesuaian anggaran besar-besaran demi menjaga kesinambungan program prioritas di tengah tekanan efisiensi fiskal. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kaltim dan sejumlah organisasi perangkat daerah di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (15/4/2025).

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar pemangkasan, melainkan bagian dari strategi fiskal yang terukur dan bertanggung jawab. Salah satu kebijakan yang mencolok adalah pemangkasan drastis pada anggaran perjalanan dinas.

“Anggaran perjalanan dinas dipotong signifikan. Untuk program yang belum terealisasi di APBD Murni 2025, ada dua opsi, antara masuk ke APBD Perubahan 2025 bila waktu memungkinkan, atau digeser ke APBD Murni 2026,” ujar Abdulloh.

Baca Juga:  Kinerja Kontraktor Lamban, Veridiana Minta Pemasangan Jaringan Pipa di Daerah Manggar Dipercepat

Tak hanya itu, proyek-proyek strategis nasional yang ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) juga sempat terdampak. Selama Januari hingga Februari 2025, sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur sempat tertunda akibat blokir anggaran. Namun, menurut Abdulloh, hambatan itu mulai teratasi sejak Maret lalu.

“Dana BBPJN sudah kembali dibuka. Artinya, proyek-proyek yang tertahan kini bisa dilanjutkan. Ini penting untuk percepatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Kaltim,” tambahnya.

Senada, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra Firnanda, mengungkap bahwa penyesuaian anggaran mengharuskan dinasnya memangkas hampir seperlima total anggaran tahunan. Dari lebih dari Rp500 miliar, anggaran kini turun ke kisaran Rp400 miliar.

“Perjalanan dinas kami potong hingga 75 persen. Kegiatan fisik juga kami sesuaikan agar tidak mengganggu capaian target. Harapannya, saat APBD Perubahan 2025 disahkan, akan ada penambahan anggaran untuk menjaga kelancaran program,” terang Fitra.

Baca Juga:  Blusukan ke Sidodadi, Ananda Emira Moeis Membaur Bersama Rakyat

Meski demikian, Fitra memastikan bahwa kinerja Dinas PUPR masih dalam jalur aman. Fokus tetap diarahkan pada proyek-proyek prioritas, dengan efisiensi sebagai prinsip utama. (Din/Fch/Klausa)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co