Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus bersiap menghadapi kemungkinan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan ini diperkirakan bakal memangkas signifikan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, sekaligus memaksa pemerintah daerah menata ulang prioritas pembangunan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan pembahasan langkah penyesuaian akan dilakukan bersama Gubernur Kaltim dan seluruh kepala daerah pada 20 Oktober 2025 mendatang. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan arah kebijakan yang lebih pasti setelah proses asistensi dengan Kementerian Dalam Negeri rampung.
“Kami akan rapat tanggal 20 nanti dengan Pak Gubernur dan seluruh bupati serta wali kota. Karena hasil asistensi di Kemendagri belum keluar, arah kebijakan baru akan jelas setelah itu,” ujar Hasanuddin di Gedung D DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (16/10/2025).
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, memperkirakan nilai APBD Kaltim tahun depan hanya akan berada di kisaran Rp13 hingga Rp15 triliun. Angka itu turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya akibat pengurangan dana transfer hingga 71 persen.
“Kurang lebih segitu, karena dana transfer berkurang sekitar 71 persen,” jelasnya.
Meski begitu, Hamas menyebut masih ada peluang perubahan setelah muncul kabar revisi dari Kementerian Keuangan. Ia menyebut, informasi terakhir dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan kemungkinan perbaikan skema transfer.
“Terakhir ada informasi dari Menteri Purbaya, katanya ada perubahan. Tapi kepastiannya nanti setelah rapat resmi,” ucapnya.
Dewan Kaltim disebut akan menyiapkan penataan ulang terhadap struktur APBD 2026 agar tetap mampu menopang program prioritas daerah. Program andalan seperti gratispol (pendidikan gratis dan beasiswa) serta jospol (jaring sosial politik) disebut tetap akan dipertahankan.
“Kita akan bongkar ulang struktur anggaran. Yang prioritas tetap dijaga,” tegas Hamas. (Din/Fch/Klausa)
