Samarinda, Klausa.co – Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengajak mahasiswa agar dapat berdiskusi bersama terkait pemberantasan mafia migas dan tambang yang dianggap merugikan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.
Sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur Kaltim priode 2019-2024 mendampingi Gubernur Isran Noor, pria kelahiran Kota Samarinda tersebut berkomitmen akan terus bekerja demi kepentingan masyarakat Benua Etam.
Oleh karenanya, ia akan menjelaskan kepada mahasiswa terkait proses penertiban mafia migas dan tambang di Provinsi Kaltim. “Kalau dijelaskan secara detail, nanti kita diskusi saja. Silahkan, bertemu dengan saya seluruh perwakilan mahasiswa,” ucapnya, Selasa (6/9/2022) sore.
Sebenarnya, lanjut orang nomor dua Benua Etam ini, pihaknya sudah meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Kaltim dan penegak hukum lainnya agar dapat menertibkan semua mafia yang ada di Benua Etam.
“Persoalan mafia, kita sudah bekerja memproses itu. Saya minta kapolda dan penegak hukum untuk menertibkan semua mafia, baik itu mafia migas maupun mafia batu bara,” bebernya di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
Pun demikian, apabila ada aspirasi yang ingin disampaikan, Hadi Mulyadi terbuka bahkan menerima berbagai aspirasi yang akan disampaikan mahasiswa dan rakyat Kaltim. “Silahkan kita berkoordinasi, tapi bertemu dengan baik-baik. Kita selesaikan persoalan bangsa ini dengan baik-baik,” pintanya.
Persoalan mafia migas maupun mafia batubara ini telah diproses pihak berwajib namun tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. “Tapi saya percaya, usaha itu sudah kita lakukan. Kalau adek-adek tidak puas dengan hal yang disampaikan, itu karena emosi,” paparnya.
“Tapi jika ingin bertemu dan berdiskusi lebih detail, silahkan. Saya akan menyediakan waktu setelah kedatangan Wakil Presiden di Minggu depan. Kepada seluruh perwakilan mahasiswa, silahkan bertemu dengan saya,” sambung mantan Legislator Karangpaci ini.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur jalan Gajah Mada, Kota Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2022.
Mereka menuntut beberapa poin kepada Pemerintah Provinsi Kaltim di antaranya mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas mengatur, mengawasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi. Lalu, mendesak pemerintah agar segera memberantas mafia migas dan tambang.
(APR/ADV/Diskominfo Kaltim)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
