Klausa.co

Swipe untuk membaca artikel

Ormas Kedaerahan Minta DPRD dan Pemprov Kaltim Tidak Perpanjangan Izin KPC

Ormas Kedaerahan meminta DPRD dan Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi terkait perpanjangan izin perusahaan tambang batubara KPC di Kutai Timur.

Bagikan

Samarinda, Klausa.co Salah satu organisasi kedaerahan di Benua Etam meminta agar DPRD dan Pemprov Kaltim agar tidak memberikan rekomendasi, terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Kaltim Prima Coal (PT KPC). Yang dikabarkan akan berakhir pada 31 Desember 2021 mendatang.

Hal tersebut mereka sampaikan ketika menggelar aksi damai pada Kamis, (25/11/21) siang. Aksi digelar secara maraton, dimulai dari depan GOR Sempaja lalu menuju kantor Gubernur Kaltim dan berakhir di DPRD Kaltim.

“Kami minta pada pemerintah agar tidak memberikan rekomendasi perpanjangan ijin pada PT KPC,”kata Vendi Meru koordinator aksi, ketika ditemui usai melakukan audiensi bersama DPRD Kaltim.

Permintaan itu menurut Vendi Meru, dikarenakan ada perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat setempat oleh perusahaan. Dalam aksinya mereka juga menyuarakan adanya hak warga yang diduga dirampas oleh perusahaan.

Baca Juga:  Gelar Pelatihan Asesor dan RCC Guru SMK se-Kaltim, Benny: Upaya Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja Handal
Advertisements

Mereka merekomendasikan Pemprov maupun DPRD Kaltim agar tidak memperpanjang perusahaan tambang batubara di Kutai Timur tersebut. “Itu tuntutan kita karena perpanjangan ini harus dievaluasi dan dilihat kembali supaya tidak semena-mena berlaku tidak adil pada masyarakat,”ucapnya.

Aksi damai ini sekaligus memohon doa restu secara langsung dari Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim, agar dapat melanjutkan demo di PT KPC sekitar satu Minggu yang akan datang.

Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Kaltim Agus Aras menyampaikan akan menindaklanjuti segala aspirasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat. Bahkan kata Dia pihaknya akan menjadwalkan untuk melakukan audiensi bersama semua stakeholder terkait.

Baca Juga:  Skema Pembagian DBH antara Pusat dan Daerah Harus Dikaji dengan Porsi yang Lebih Adil

“Setelah pertemuan tadi kita akan undang pihak terkait berhubungan dengan persoalan yang disampaikan tadi,” tuturnya.

Advertisements

(Tim Redaksi Klausa)

Bagikan

prolog dan benuanta

Anda tidak berhak menyalin konten Klausa.co

logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co

Sertifikat SMSI Klausa.co