Samarinda, Klausa.co – Pengadaan kendaraan dinas khusus Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar terus memantik perdebatan. Di tengah sorotan publik, penjelasan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni justru tak sepenuhnya sejalan soal fungsi utama mobil mewah tersebut.
Gubernur Rudy Mas’ud secara terbuka menyatakan kendaraan dinas itu tidak berada di Bumi Etam, melainkan sudah ditempatkan di Jakarta. Mobil tersebut, kata dia, dipersiapkan untuk menunjang aktivitas kepala daerah saat menjalankan agenda di ibu kota.
“Kalau mobil saya di Kaltim tidak ada. Adanya di Jakarta. Ini untuk menunjang kegiatan kepala daerah. Tamu kita bukan hanya daerah, tapi global. Masa kepala daerah pakai mobil alakadarnya. Kita harus jaga marwah masyarakat Kaltim,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media pada Senin (23/2/2025).
Rudy menegaskan kendaraan itu bukan untuk menjajal medan berat di wilayah pedalaman Kaltim. Fungsinya spesifik, representasi di tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya, pengadaan tersebut sudah mengacu pada regulasi, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Dalam aturan itu, gubernur diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas jenis sedan hingga 3.000 cc dan jeep hingga 4.200 cc.
“Yang kita adakan ini hanya 3.000 cc. Tidak melebihi ketentuan,” katanya.
Mantan legislator Senayan itu juga menepis kritik soal nilai anggaran Rp8,5 miliar yang dinilai terlalu tinggi. Menurut Rudy, harga berbanding lurus dengan spesifikasi dan kualitas kendaraan.
“Ada rupa, ada kualitas, ada harga. Kami tidak mengikuti harga semata, tapi aturan Permendagri. Semua sesuai regulasi,” tegasnya.
Rudy bahkan menekankan posisi Kaltim sebagai etalase Indonesia. Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), kepala daerah, menurutnya, harus tampil representatif saat menerima tamu nasional maupun internasional.
“Ingat, Kalimantan Timur ini etalase Indonesia. Jangan saya disuruh pakai Kijang. Jangan direndahkan masyarakat Kaltim seolah-olah miskin,” tandasnya.
Di tengah polemik, Rudy kembali menegaskan seluruh proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan dan tidak melampaui batas ketentuan.
“Semua sudah sesuai aturan. Kita menjaga marwah Kaltim,” pungkasnya.
Namun, penjelasan tersebut berbeda dengan keterangan Sekprov Sri Wahyuni sebelumnya. Ia menyebut kendaraan yang dipilih dirancang agar mampu melintasi medan berat di pelosok Kaltim, sekaligus tetap representatif untuk kegiatan resmi, termasuk kunjungan ke IKN.
“Artinya ada kendaraan yang bisa ke medan berat, tetapi juga tetap representatif untuk kegiatan resmi,” ujarnya. (Din/Fch/Klausa)
