Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuai apresiasi dari legislatif. Kebijakan pemberian insentif bagi guru swasta serta program perjalanan religi yang mulai direalisasikan dinilai sebagai bentuk keseriusan memperkuat fondasi pendidikan dan kesejahteraan sosial di daerah.
Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyambut positif program insentif bulanan sebesar Rp500 ribu yang diberikan kepada guru swasta, mulai dari jenjang PAUD hingga Madrasah Aliyah.
“Ini jadi sinyal bahwa keberadaan guru swasta mulai dihargai. Selama ini, mereka sering kali terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah,” kata Salehuddin, Sabtu (28/6/2025).
Ia menyebut, di tengah tekanan ekonomi dan naiknya harga kebutuhan pokok, insentif ini menjadi lebih dari tambahan pendapatan. Menurut Salehuddin, ada nilai moral yang turut dibangun.
“Guru negeri punya gaji tetap, sertifikasi, bahkan tambahan TPP. Sementara banyak guru swasta masih berjuang sendiri. Kebijakan ini bisa jadi titik awal pemerataan kesejahteraan,” imbuhnya.
Namun, menurut Salehuddin, pemerintah tidak boleh berhenti pada simbolis saja. Ia mendorong agar program ini dilanjutkan dalam skema jangka panjang, masuk dalam APBD Perubahan 2025, dan diperluas cakupannya.
“Jangan sampai ini hanya jadi program populis sesaat. Harus terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, apresiasi serupa datang dari Komisi II DPRD Kaltim atas pelaksanaan program Gratispol dan Jospol. Kedua inisiatif sosial tersebut telah diserahkan langsung kepada penerima manfaat di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening, Samarinda, pada Rabu (25/6/2025).
Anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan, menyebut Gratispol, yang di dalamnya ada program umrah dan perjalanan religi bagi marbot dan petugas rumah ibadah, serta Jospol yang menyasar guru agama, sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok-kelompok yang kerap luput dari prioritas kebijakan.
“Ini sebagai pengakuan terhadap kontribusi kelompok yang menjaga nilai-nilai spiritual masyarakat,” ujar Firnadi.
Ia mencatat, program ini sejalan dengan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, yang menurutnya bahkan direalisasikan lebih cepat dari target.
Firnadi juga mendorong agar keberlanjutan program dijaga melalui peningkatan pendapatan daerah.
“Jika PAD kita naik, ruang fiskal untuk program sosial seperti ini juga semakin luas. Kita bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat,” katanya. (Din/Fch/Klausa)
