Samarinda, Klausa.co – Suasana di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung DPRD Samarinda tampak khidmat pada hari Senin (22/7/2024). Di sanalah, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama jajaran DPRD Kota Samarinda, menorehkan tinta kesepakatan dalam sebuah nota penting: Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2025.
Langkah strategis ini menandai babak baru dalam perjalanan pembangunan Samarinda. Kesepakatan ini bukan sekadar angka-angka dalam dokumen, melainkan komitmen bersama untuk memastikan kelanjutan pembangunan kota yang kian maju dan sejahtera.
“Penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS ini merupakan tonggak penting dalam perencanaan anggaran Samarinda,” tegas Andi Harun, diiringi anggukan para anggota DPRD yang hadir.
KUA dan PPAS 2025 memuat proyeksi anggaran sebesar Rp4,9 triliun, termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Angka ini sekilas tampak lebih kecil dibandingkan APBD Perubahan 2024 yang mencapai Rp5,6 triliun. Namun, Andi Harun menjelaskan bahwa hal ini bukan berarti terjadi penurunan anggaran.
“Perlu dipahami bahwa nominal APBD Murni 2025 ini belum memperhitungkan perubahan dari tahun 2024,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa AH itu menerangkan, pendapatan daerah sebenarnya diproyeksikan meningkat dan berpotensi memenuhi, bahkan melebihi target.
Kekhawatiran akan defisit anggaran sempat mencuat. Namun, Andi Harun dengan tegas membantahnya. Ia menjelaskan bahwa fokus utama Pemkot Samarinda adalah mencapai target SiLPA.
“Bukan defisit, melainkan target SiLPA,” jelasnya.
Beberapa OPD memang tidak dapat menyelesaikan target 100 persen sehingga muncul SiLPA. Contohnya, proyek Teras Samarinda yang awalnya diprediksi masuk SiLPA, namun akhirnya terserap setelah perpanjangan dua kali. Lebih lanjut, AH menerangkan bahwa Pemkot Samarinda telah melakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran untuk mengantisipasi potensi defisit.
“Penyesuaian ini penting untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik dan benar. Ini merupakan langkah preventif agar tidak terjadi defisit atau hutang,” tegasnya. (Yah/Fch/Klausa)
