Jakarta, Klausa.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan kritik Anies Baswedan terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini sedang digaspol pemerintah di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara pada 2024.
Jokowi bilang, boleh saja punya opini berbeda tentang IKN. Tapi, jangan lupa, IKN sudah punya payung hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022. Jokowi juga menyebut, IKN dibangun di Kaltim bukan sekadar pindah ibu kota, tapi juga untuk mengubah pola pikir, dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris. Pasalnya, sekarang 58 persen nilai produk domestik bruto (PDB) ekonomi nasional ada di Pulau Jawa.
“Sehingga kita ingin Indonesia-sentris. Agar Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu,” kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, IKN di luar Jawa itu untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia. Tapi, Jokowi mengaku, pembangunan ini nggak bisa selesai dalam waktu singkat.
Di sisi lain, para pengusaha juga angkat bicara soal kritik IKN dari PKS dan Anies Baswedan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menuturkan, para pengusaha tidak bisa mendengar opini dari satu pihak saja, Apalagi, PKS menyatakan bila Anies Baswedan menang Pemilu 2024, proyek IKN bakal dibatalkan. Menurut Shinta, setiap partai pasti punya pandangan yang beda-beda. Bahkan, pernyataan dari petinggi partai pasti punya alasan sendiri-sendiri.
“Tidak bisa hanya mendengar dari masing-masing partai akan sulit, karena punya pandangan yang berbeda, pastikan mereka mempunyai alasan masing-masing,” ujar Shinta Kamdani.
Shinta menegaskan, tugas pengusaha sekarang adalah meyakinkan para investor mau berinvestasi di IKN. Dia juga yakin, proyek pembangunan IKN ini bakal terus berjalan sesuai UU IKN.
Sebelumnya, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu nolak mentah-mentah pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN di Kaltim. Syaikhu ngotot, partainya masih ingin status ibu kota tetap di Jakarta.
“Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta,” ucap Ahmad Syaikhu.
Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS berjanji, pembangunan yang sudah jalan di IKN tidak akan dihentikan. Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN bakal diubah jadi pusat pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Capres nomor urut 01 Anies Baswedan yang diusung PKS, juga sempat menyindir pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara malah akan membuat ketimpangan baru. Anies bilang, alasan pemerintah sekarang bangun IKN sebagai upaya pemerataan bukan keputusan yang tepat.
“Kalau mau memeratakan pembangunan Indonesia, maka bangunlah kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia,” tutur Anies. (Mar/Mul/Klausa)
