Samarinda, Klausa.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda kembali melancarkan aksi. Pada Senin (4/8/2025), mereka menggelar unjuk rasa di depan Kegubernuran Kalimantan Timur (Kaltim). Massa menyuarakan sederet persoalan publik yang menurut mereka luput dari perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Ketua HMI Samarinda, Syahril Saili, menegaskan bahwa kerusakan jalan di Mahakam Ulu dan Kutai Barat hingga ketimpangan layanan dasar di wilayah pedalaman. Menurut Syahril, tidak kunjung mendapat solusi.
“Fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah seperti Kutai Timur dan Mahakam Ulu sangat jauh dari layak. Ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal keadilan,” tegas Syahril.
Tak hanya soal pembangunan, HMI juga menyoroti lambannya penanganan terhadap tragedi lubang tambang yang telah menelan puluhan korban jiwa anak-anak.
“Sudah 54 anak meninggal, tapi tidak ada progres nyata dari pemerintah. Di mana tanggung jawabnya?” ucap Syahril.
Isu yang paling tajam disuarakan adalah dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni. HMI mendesak adanya audit dan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelaksanaan program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) senilai Rp100 miliar, dana hibah LPTQ, serta perjalanan dinas luar negeri pada 2022-2023.
“Bu Sekda sudah pernah diperiksa sebagai saksi, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan hukum. Kami menduga ada yang ditutup-tutupi,” ujar Syahril.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, turun langsung menemui mahasiswa. Ia menyampaikan, Pemprov telah mengalokasikan Rp250 miliar untuk pembangunan jalan dari Tering ke Mahakam Ulu, dan proyek tersebut ditarget rampung akhir tahun ini.
“Pekerjaannya menggunakan rigid pavement. Saya siap ajak teman-teman mahasiswa cek langsung ke lokasi,” kata Seno.
Ia juga menyinggung soal distribusi bahan pokok di Mahakam Ulu. Sebanyak 68 ton beras telah dikirim untuk mencukupi kebutuhan selama dua bulan. Pemprov, lanjut Seno, juga mendorong kerja sama dengan distributor agar harga sembako lebih terjangkau.
Soal pendidikan, Seno menyebut pembangunan delapan sekolah baru sedang berlangsung di berbagai daerah, serta mendorong kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta. Untuk kesehatan, ia mengakui kekurangan 1.200 tenaga medis dan menyatakan tahun depan fasilitas layanan akan ditingkatkan, termasuk pembangunan Puskesmas Tipe C dan rumah sakit.
Terkait persoalan lubang tambang, Seno menegaskan bahwa Pemprov telah menyurati Kementerian ESDM dan mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas.
“Kami tidak punya kewenangan langsung atas tambang, tapi terus mendorong agar penegakan hukum dilakukan,” ujarnya.
Dalam hal dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Sekda, Seno berjanji akan memeriksa ulang temuan BPK dan memastikan tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran.
“Kalau ada yang salah, ya harus diadili. Pemerintah tidak boleh menutup-nutupi,” tegasnya.
Usai dialog singkat dengan Wakil Gubernur, HMI memberi waktu sepekan untuk tindak lanjut. Jika tak ada progres, mereka menyatakan siap melanjutkan aksi ke Kejaksaan Tinggi hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pemerintah jangan anggap ini hanya teriakan mahasiswa. Kami serius mengawal,” tutup Syahril. (Din/Fch/Klausa)
