Samarinda, Klausa.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Samarinda menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, persetujuan tersebut dibarengi sejumlah rekomendasi agar pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Adnan Faridhan, menegaskan penyelesaian sejumlah proyek strategis harus menjadi prioritas. Menurutnya, proyek yang masih berjalan perlu dituntaskan sesuai target agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain Pasar Pagi Baru, Terowongan Samarinda, dan Teras Samarinda. Selain percepatan penyelesaian, pemerintah juga diminta membuka informasi perkembangan pekerjaan secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Fraksi Partai Golkar menghimbau Pemerintah Kota Samarinda untuk segera menuntaskan dan menyempurnakan proyek fisik seperti Pasar Pagi Baru, Terowongan Samarinda serta Teras Samarinda secara disiplin dan tepat waktu. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan transparansi progres pengerjaan agar memudahkan evaluasi,” ujar Adnan dalam rapat paripurna DPRD Kota Samarinda, Rabu (29/7/2026).
Golkar juga menyoroti pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Fraksi tersebut meminta sisa anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kewajiban daerah, membiayai kebutuhan pelayanan publik yang mendesak, serta memperkuat program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah didorong memperkuat pengendalian belanja dan melakukan rasionalisasi anggaran agar potensi defisit dapat ditekan. Menurut Golkar, peningkatan pendapatan daerah harus diimbangi dengan efisiensi belanja sehingga kondisi fiskal daerah tetap terjaga.
Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi atas sejumlah capaian pembangunan yang telah diraih Pemerintah Kota Samarinda. Program pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur, penataan kawasan bantaran Sungai Karang Mumus, hingga peningkatan pelayanan publik dinilai mulai menunjukkan hasil yang dirasakan masyarakat.
Golkar berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda terus diperkuat agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Atas berbagai capaian tersebut, Fraksi Partai Golkar tetap memberikan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan harapan seluruh catatan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah,” tutup Adnan. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
