Samarinda, Klausa.co – Pemangkasan dana transfer pusat yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) 2026 menyusut drastis memicu sorotan tajam dari DPRD Kaltim. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Samsun, menegaskan bahwa anggaran yang tersisa harus diarahkan sepenuhnya pada kebutuhan publik, jangan habis membiayai urusan internal birokrasi.
Samsun menyebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menunjukkan pola penganggaran yang tak seimbang. Ia menyoroti porsi belanja pegawai yang membengkak hingga mendominasi alokasi anggaran.
“Kalau sampai 80 persen anggaran OPD habis untuk belanja pegawai, itu jelas tidak ideal. Kita harus memastikan APBD benar-benar pro rakyat,” ujar Samsun, pada Sabtu (6/12/2025).
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 awalnya dipatok sekitar Rp21,35 triliun. Namun setelah pemangkasan transfer pusat mencapai sekitar Rp6 triliun, kemampuan fiskal daerah terjun ke kisaran Rp15 triliun. Bagi Samsun, situasi ini menuntut penentuan program prioritas yang lebih ketat dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Dia menegaskan, setiap rupiah dari anggaran yang menipis harus diarahkan ke sektor yang berdampak langsung, seperti layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan. Meski sempat menyoroti terlambatnya penyampaian nota keuangan, Samsun memastikan bahwa proses pembahasan tetap berjalan mendalam dan menyisir setiap pos anggaran.
“Masih banyak yang harus dibicarakan. Proses ini harus cermat supaya anggaran yang terbatas ini tetap mendorong kesejahteraan rakyat,” katanya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
