Klausa.co

Swipe untuk membaca artikel

DPRD Samarinda Ingatkan Disnaker, Tingkatkan Pengawasan Perusahaan Terkait Pemberian Pesangon PHK

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti. (Foto : Klausa.co)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co Pandemi Covid-19 yang mendorong penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh daerah se-Indonesia, berdampak pada kemerosotan ekonomi di semua lini warga.

Banyak perusahaan yang tidak sanggup untuk meneruskan produktivitas usaha, sehingga harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Peristiwa seperti itu turut terjadi di Samarinda

Berdasarkan laporan yang diterima Komisi IV DPRD Kota Samarinda, banyak warga yang datang mengadu setelah di-PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

“Memang ada juga laporan masuk ke kami di komisi. Sejauh ini, pengaduan yang sering diterima diantaranya berkaitan dengan pesangon dari perusahaan,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, Rabu (9/3/2022).

Baca Juga:  Dilantik Jadi Ketum Aspeksindo, Wali Kota Samarinda Soroti Pembangunan Sektor Kelautan dan Pesisir
Advertisements

Puji mengatakan, persoalan seperti itu bisa diadukan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Samarinda secara tertulis, untuk penindakan lebih lanjut. Ia menyebut ada beberapa warga di antaranya yang seharusnya mendapat 3 kali pesangon, namun baru dibayar sekali.

Ia tak menampik ada perusahaan yang tidak taat prosedur hukum, maupun memenuhi kewajiban terhadap karyawan yang mengalami PHK. Oleh karena itu, ia berharap Disnaker Samarinda bisa melakukan penertiban bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Baca Juga:  Pelaksanaan Pro Bebaya di Tiap RT Harus Berdasarkan Skala Prioritas

“Tentu, ini jadi catatan buat pemerintah agar lebih aktif lakukan pengawasan,” tegas legislator dari fraksi Partai Demokrat ini.

Menurut Puji, selama ini belum ditemukan perusahaan yang datang mengadukan sudah memberlakukan Upah Minimum Kota (UMK) yang saat ini senilai Rp 3.137.576. Dalam artian, seharusnya pihak perusahaan mampu untuk memenuhi kebutuhan pekerja dengan nominal tersebut.

Advertisements

Apalagi standar Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda di Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya tidak mendapat tentangan dari perusahaan. Dengan demikian, sudah seharusnya perusahaan mampu memenuhi hak-hak para pekerja.

Baca Juga:  Samarinda Masih Hadapi Masalah Pendidikan Serius, Komisi IV DPRD: Media Massa Harus Terlibat

“Saat ini belum ada perusahaan yang datang mengadu, artinya pihak pengusaha mampu dengan nominal itu,” pungkas Puji.

(Tim Redaksi Klausa)

Bagikan

prolog dan benuanta

Anda tidak berhak menyalin konten Klausa.co

logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co

Sertifikat SMSI Klausa.co